Hukumindo.com

Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam desain pemerintahan demokratis. Jabatan publik pada hakikatnya bukanlah kepemilikan pribadi seseorang, melainkan amanah yang diberikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan prinsip pergantian kekuasaan, pencegahan konsentrasi kekuasaan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan baru.

Persoalan tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan jabatan Kepala Desa di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa ditentukan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dijabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dengan demikian, secara normatif seorang Kepala Desa dapat menjabat selama maksimal 16 tahun apabila menggunakan seluruh kesempatan masa jabatannya.

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama jika dibandingkan dengan sejarah awal pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat melalui figur George Washington. Washington tidak dibatasi oleh aturan konstitusional untuk hanya menjabat dua periode ketika ia memutuskan meninggalkan jabatan Presiden pada 1797. Namun, keputusan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah constitutional convention, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem presidensial Amerika Serikat.

Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan jabatan Presiden Amerika Serikat dengan Kepala Desa. Keduanya memiliki kedudukan, kewenangan, dan dasar hukum yang berbeda. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat satu persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hukum dan budaya ketatanegaraan mengendalikan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan?

Wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjadi perhatian publik. Gagasan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat koordinasi pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya bencana yang memiliki keterkaitan antara fenomena meteorologi, geofisika, dan geologi.

Secara fungsional, gagasan tersebut memiliki alasan yang cukup kuat. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan berbagai fenomena hidrometeorologi tidak selalu berdiri sendiri. Dalam banyak peristiwa, diperlukan pertukaran data dan analisis lintas disiplin agar pemerintah dapat memberikan peringatan dini dan mengambil tindakan mitigasi secara cepat. Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, persoalannya tidak berhenti pada pertanyaan apakah dua institusi tersebut dapat bekerja lebih efektif apabila digabungkan. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: apa kedudukan konstitusional dan yuridis masing-masing lembaga, siapa yang berwenang mengubahnya, serta instrumen hukum apa yang diperlukan untuk melakukan penggabungan tersebut?

Pertanyaan ini menjadi penting karena BMKG dan Badan Geologi sesungguhnya mempunyai kedudukan kelembagaan yang berbeda. BMKG merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kedudukannya saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang BMKG, yang menempatkan BMKG di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Sementara itu, Badan Geologi merupakan unsur organisasi di dalam Kementerian ESDM, bukan lembaga pemerintah nonkementerian yang berdiri sendiri. Struktur Kementerian ESDM saat ini didasarkan antara lain pada Perpres Nomor 169 Tahun 2024 dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025.

Dengan demikian, istilah “merger BMKG dan Badan Geologi” sebenarnya perlu dibaca secara hati-hati. Yang hendak digabung bukan sekadar dua organisasi yang sederajat, melainkan **sebuah LPNK dengan sebuah unit organisasi eselon I dalam kementerian. Di sinilah persoalan HTN menjadi menarik.

Dalam studi kelembagaan negara, kedudukan suatu lembaga sangat menentukan siapa yang mempunyai kewenangan untuk membentuk, mengubah, atau membubarkannya. BMKG memiliki dasar hukum sektoral yang relatif kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. UU tersebut menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan BMKG, sedangkan kelembagaan BMKG saat ini diatur melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2024. Karakter BMKG sebagai LPNK mempunyai konsekuensi ketatanegaraan. BMKG tidak sekadar merupakan direktorat atau badan teknis di bawah sebuah kementerian. Ia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan tertentu dan memiliki hubungan pertanggungjawaban kepada Presiden.

Sebaliknya, Badan Geologi berada dalam struktur Kementerian ESDM. Perpres Nomor 169 Tahun 2024 menempatkan geologi sebagai salah satu bidang yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan Kementerian ESDM. Kementerian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Menteri. Organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025. Peraturan tersebut merupakan regulasi yang berlaku mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM. Dengan konstruksi tersebut, Badan Geologi lebih tepat dipahami sebagai organ pemerintah dalam lingkungan kementerian, sedangkan BMKG merupakan LPNK. Perbedaan tersebut penting karena perubahan terhadap keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Model Pertama: Integrasi di bawah BMKG. Dalam model ini, BMKG tetap menjadi LPNK dan Badan Geologi diintegrasikan ke dalam struktur BMKG. Konsekuensinya adalah sebagian fungsi geologi yang sebelumnya berada di bawah Menteri ESDM harus dialihkan. Model ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai: siapa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan geologi? Bagaimana hubungan BMKG dengan Menteri ESDM? Bagaimana pengaturan anggaran? Bagaimana status pegawai? Bagaimana pengelolaan data geologi? Bagaimana hubungan dengan kebijakan energi dan sumber daya mineral; dan Apakah fungsi geologi tetap merupakan bagian dari urusan pemerintahan ESDM atau menjadi fungsi tersendiri. Model ini secara kelembagaan berpotensi memperkuat integrasi kebencanaan, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan sektoral karena geologi tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan. Geologi juga berhubungan dengan sumber daya mineral, air tanah, panas bumi, survei geologi, dan berbagai kepentingan pembangunan.

Model Kedua: BMKG Masuk ke Kementerian ESDM. Model kedua adalah memasukkan BMKG ke dalam Kementerian ESDM. Dari sudut efisiensi birokrasi, model ini tampak sederhana. Namun dari perspektif HTN, konsekuensinya cukup besar. BMKG saat ini merupakan LPNK. Sementara Kementerian ESDM merupakan kementerian yang dipimpin oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, apabila BMKG menjadi bagian dari Kementerian ESDM, maka bukan hanya terjadi perubahan struktur organisasi. Status kelembagaan BMKG juga berubah.

Pertanyaannya kemudian: Apakah status LPNK BMKG dapat dihapus hanya dengan Peraturan Presiden? Jawabannya harus dikaji berdasarkan materi yang hendak diubah. Jika yang diubah hanya organisasi internal dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, Perpres dapat menjadi instrumen penting. Namun apabila perubahan tersebut bertentangan atau mengubah desain kelembagaan yang ditentukan oleh UU Nomor 31 Tahun 2009, maka diperlukan penyesuaian pada tingkat undang-undang.

Model Ketiga: Membentuk Lembaga Baru. Pilihan yang lebih radikal adalah membentuk lembaga baru yang mengintegrasikan fungsi BMKG dan Badan Geologi. Misalnya dibentuk suatu badan yang memiliki kewenangan terpadu dalam: meteorologi, klimatologi, geofisika, geologi, vulkanologi,  mitigasi bencana geologi dan sistem peringatan dini. Secara konseptual, model ini dapat menghasilkan single authority dalam pengelolaan informasi kebencanaan berbasis ilmu kebumian. 

Namun, model ini juga membutuhkan desain hukum yang lebih kompleks. Pertama, harus ditentukan apakah lembaga baru tersebut merupakan kementerian, LPNK, badan khusus, atau bentuk lembaga pemerintah lainnya. Kedua, harus ditentukan hubungan lembaga tersebut dengan Presiden dan kementerian terkait. Ketiga, harus ditentukan pembagian kewenangan dengan BNPB, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah. Tanpa pembagian kewenangan yang jelas, pembentukan lembaga baru justru dapat menciptakan tumpang tindih baru.

Namun demikian, perlu beberapa hal agar diperhatikan. Pertama, lembaga negara tidak boleh dilihat hanya dari struktur birokrasi semata. Salah satu persoalan dalam diskursus reformasi birokrasi Indonesia adalah kecenderungan melihat lembaga pemerintah semata-mata dari perspektif “gemuk atau ramping”. Padahal dalam perspektif HTN, desain kelembagaan mempunyai dimensi yang lebih luas. Pertanyaan utamanya bukan hanya: “Berapa banyak lembaga yang kita miliki?” Tetapi: “Mengapa suatu kewenangan diberikan kepada lembaga tertentu, dan kepada siapa lembaga tersebut bertanggung jawab?” Inilah perbedaan antara organizational engineering dan constitutional institutional design.

BMKG, misalnya, bukan sekadar kantor yang mengeluarkan prakiraan cuaca. Informasi meteorologi dan geofisika mempunyai implikasi terhadap keselamatan masyarakat, penerbangan, pelayaran, pertanian, pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan bencana. Demikian pula Badan Geologi tidak sekadar mengurus gunung api. Data dan informasi geologi mempunyai hubungan dengan sumber daya alam, tata ruang, air tanah, panas bumi, pertambangan, dan mitigasi bencana geologi. Karena itu, penggabungan kelembagaan harus mempertimbangkan fungsi yang dilaksanakan, bukan hanya struktur organisasinya.

Selanjutnya persoalan akuntabilitas. Perspektif HTN juga mengharuskan kita mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan. Misalnya terjadi gempa besar yang kemudian diikuti tsunami. Jika BMKG dan Badan Geologi berada dalam satu organisasi, siapa yang bertanggung jawab atas peringatan dini? Jika terjadi keterlambatan informasi, apakah kesalahan berada pada unit meteorologi, unit geofisika, unit geologi, atau pimpinan lembaga? Semakin besar sebuah lembaga, semakin penting pula desain akuntabilitas internalnya. Integrasi tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas justru dapat menciptakan diffused responsibility—tanggung jawab yang tersebar sehingga sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Karena itu, merger harus disertai dengan prinsip: satu kewenangan – satu standar – satu komando – satu pertanggungjawaban.

Kemudian ada perihal efisiensi bukan satu-satunya ukuran. Gagasan merger biasanya didasarkan pada argumentasi efisiensi. Argumentasi tersebut dapat diterima, tetapi dalam perspektif HTN tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Terdapat setidaknya empat ukuran yang harus digunakan. Pertama, efektivitas. Apakah penggabungan benar-benar meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi dan merespons bencana? Kedua, akuntabilitas. Apakah masyarakat dapat mengetahui dengan jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu keputusan? Ketiga, independensi profesional. Apakah data dan informasi ilmiah tetap dapat disampaikan berdasarkan standar keilmuan dan tidak terdistorsi oleh kepentingan administratif atau sektoral? Keempat, kepastian hukum. Apakah pembagian kewenangan antara lembaga baru dengan kementerian dan lembaga lainnya dapat dirumuskan secara jelas? Jika empat ukuran tersebut tidak terpenuhi, merger justru berpotensi menjadi sekadar perubahan nomenklatur.

Dalam perspektif checks and balances, penataan kelembagaan pemerintahan juga tidak boleh sepenuhnya dipahami sebagai persoalan internal eksekutif. Memang Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan. Namun DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terlebih lagi apabila perubahan kelembagaan tersebut menyentuh kewenangan yang bersumber dari undang-undang. Karena itu, penggabungan BMKG dan Badan Geologi idealnya dilakukan melalui kajian kelembagaan yang terbuka dan melibatkan DPR apabila terdapat perubahan pada level undang-undang. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya executive overreach, yaitu perluasan kewenangan eksekutif melalui perubahan organisasi yang pada hakikatnya mengubah substansi kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Perlu diperhatikan juga, jangan sampai reformasi kelembagaan menghasilkan "Lembaga Super". Ada satu risiko lain yang perlu diperhatikan. Jika BMKG, Badan Geologi, bahkan kemudian BNPB dan institusi lain yang berhubungan dengan kebencanaan diintegrasikan dalam satu badan, dapat muncul apa yang dapat disebut sebagai “super agency” kebencanaan. Secara teoritis, lembaga tersebut memang akan mempunyai kemampuan mengumpulkan data yang sangat besar. Namun semakin besar kewenangan sebuah lembaga, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan.

Dalam negara hukum demokratis, tidak ada lembaga eksekutif yang seharusnya memperoleh kewenangan tanpa batas. Karena itu, jika integrasi dilakukan, harus dibangun pula mekanisme:  pengawasan DPR, audit keuangan, audit kinerja, keterbukaan informasi publik, pengawasan internal,  mekanisme keberatan dan koreksi, standar ilmiah, dan pertanggungjawaban publik.

Integrasi Data Lebih Penting daripada Sekadar Integrasi Organisasi. Pada titik ini muncul pertanyaan penting: Apakah untuk meningkatkan koordinasi bencana kita benar-benar harus menggabungkan lembaganya? Belum tentu. Bisa jadi problem utamanya bukan fragmentasi organisasi, melainkan fragmentasi data dan koordinasi. Jika persoalannya adalah pertukaran data, pemerintah dapat membangun: National Earth and Disaster Information System. yang mengintegrasikan data meteorologi, klimatologi, geofisika, geologi, vulkanologi, hidrologi, tata ruang, dan kebencanaan.

Dengan model tersebut, BMKG dan Badan Geologi tetap mempunyai spesialisasi masing-masing, tetapi bekerja dalam sebuah sistem informasi nasional yang terintegrasi. Model ini memiliki keunggulan karena tidak serta-merta menghapus struktur kelembagaan yang sudah ada. Dengan kata lain: yang harus diintegrasikan terlebih dahulu mungkin bukan lembaganya, tetapi datanya, sistem peringatannya, protokolnya, dan komandonya.

Indonesia sedang memasuki babak baru dalam pengelolaan kekayaan alam. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara mengenai bagaimana mineral ditambang dan diolah, tetapi juga bagaimana komoditas strategis diperdagangkan, bagaimana harganya dibentuk, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh proses tersebut. Salah satu gagasan yang menonjol adalah pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Berdasarkan pemberitaan di salah satu media daring nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan peralihan pengawasan BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aturan tersebut ditargetkan terbit pada 17 September 2026, sementara pemerintah menargetkan BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Pada pandangan pertama, bursa mineral tampak sebagai persoalan perdagangan dan keuangan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, kebijakan ini juga menyentuh wilayah Hukum Tata Negara. Di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai sumber kewenangan, hubungan antara Presiden dan lembaga negara, kedudukan undang-undang dan peraturan pelaksana, serta batas-batas campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Lebih jauh lagi, bursa mineral tidak dapat dipisahkan dari agenda hilirisasi. Hilirisasi berbicara mengenai peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Bursa mineral berbicara mengenai tata kelola perdagangan dan pembentukan harga. Keduanya bertemu pada satu persoalan besar: bagaimana negara memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat?

Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai sumber daya mineral di Indonesia banyak berpusat pada kegiatan pertambangan, perizinan, investasi, dan penerimaan negara. Hilirisasi kemudian memperluas perhatian tersebut kepada pembangunan industri pengolahan. Bursa mineral membawa dimensi tambahan. Negara tidak hanya ingin mengetahui apa yang ditambang, tetapi juga ingin membangun sistem yang lebih teratur mengenai apa yang diperdagangkan, bagaimana transaksi berlangsung, dan bagaimana harga terbentuk.

Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan artikel ini, pemerintah mengaitkan BMKS dengan pembentukan Indonesia Reference Price, yaitu harga acuan Indonesia untuk komoditas-komoditas ekspor utama. Gagasan tersebut menunjukkan keinginan agar Indonesia tidak hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga. Di sinilah muncul persoalan ketatanegaraan: ketika negara hendak mengubah struktur perdagangan komoditas strategis, melalui instrumen hukum apa perubahan itu dilakukan? Pertanyaan tersebut penting karena kebijakan ekonomi tidak berada di luar hukum. Sebaliknya, kebijakan ekonomi negara harus bekerja melalui kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Tindakan ini tentu mempunyai landasan konstitusional, yaitu: Pasal 33 UUD 1945. Pembahasan mengenai hilirisasi dan bursa mineral tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, istilah “dikuasai oleh negara” tidak boleh dipahami semata-mata sebagai hak untuk memiliki atau mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi. Dalam perkembangan pemikiran hukum tata negara, penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup kewenangan untuk: membuat kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan; dan melakukan pengawasan.

Dengan demikian, negara dapat membentuk kebijakan hilirisasi, mengatur perdagangan mineral, menetapkan mekanisme pengawasan, dan membangun kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan konstitusional. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Penguasaan negara harus diarahkan kepada kemakmuran rakyat, bukan semata-mata kepada perluasan kekuasaan administratif.

Hilirisasi sering dipahami secara sederhana sebagai kewajiban mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pemahaman tersebut benar, tetapi belum lengkap. Secara ekonomi, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah. Secara ketatanegaraan, hilirisasi merupakan bagian dari politik hukum pengelolaan sumber daya alam. Negara melalui kebijakan hukum dapat menentukan: komoditas apa yang harus diolah di dalam negeri, bentuk pengolahan yang diwajibkan, persyaratan investasi, hubungan antara kegiatan pertambangan dan industri, mekanisme ekspor, pengawasan terhadap perdagangan; dan pembagian manfaat ekonomi.

Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya persoalan teknologi dan industri. Ia juga merupakan persoalan bagaimana negara menggunakan hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi menuju tujuan yang ditetapkan dalam konstitusi. Namun, kebijakan hilirisasi tetap harus memperhatikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban hukum lainnya.

Salah satu aspek paling menarik dari BMKS adalah perubahan kewenangan pengawasan. Menurut pemberitaan detikFinance, OJK sedang menyiapkan aturan peralihan pengawasan BMKS dari Bappebti. Peralihan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan OJK, sementara pemerintah masih menunggu Peraturan Presiden mengenai komoditas yang akan diperdagangkan melalui BMKS. Dari perspektif Hukum Tata Negara, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan.

Pertama, siapa yang berwenang membentuk kebijakan? Presiden memiliki kewenangan pemerintahan dan dapat menetapkan kebijakan nasional. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, apa dasar kewenangan OJK? OJK merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Apabila OJK memperoleh mandat baru untuk mengawasi BMKS, mandat tersebut harus bersumber dari ketentuan hukum yang sah. Ketiga, bagaimana hubungan antara undang-undang, Perpres, dan POJK? Ketiganya memiliki kedudukan yang berbeda dalam sistem peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, pembentukan BMKS bukan sekadar persoalan menerbitkan aturan baru. Ia merupakan proses membangun rantai kewenangan yang sah, mulai dari undang-undang hingga pelaksanaan teknis.

Lalu timbul pertanyaan: mengapa Peralihan Pengawasan Harus Diatur dengan Jelas? Peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain selalu mengandung potensi persoalan hukum. Misalnya, bagaimana status izin atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelumnya? Bagaimana kedudukan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan perdagangan? Bagaimana mekanisme pemeriksaan? Bagaimana penyelesaian sengketa? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran pada masa transisi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa aturan peralihan bukan sekadar formalitas.

Dalam hukum, peralihan kewenangan harus memberikan kepastian mengenai: kewenangan lembaga lama, kewenangan lembaga baru, status kegiatan yang sedang berjalan, hak dan kewajiban pelaku usaha, mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban hukum. Tanpa pengaturan yang jelas, perubahan kelembagaan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Dalam konteks BMKS, prinsip negara hukum menghendaki agar: Pertama, kewenangan harus jelas. Tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kedua, aturan harus dapat diprediksi. pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai kewajiban, larangan, dan konsekuensi hukum. Ketiga, pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan pengawasan harus disertai mekanisme akuntabilitas. Keempat, kebijakan harus menghormati hukum yang lebih tinggi. Peraturan pelaksana tidak boleh memperluas kewenangan melampaui dasar yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberhasilan BMKS tidak hanya diukur dari apakah bursa dapat beroperasi, tetapi juga dari apakah bursa tersebut dibangun melalui tata kelola hukum yang baik.

Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya berbicara mengenai penguasaan negara, tetapi juga mengenai kemakmuran rakyat. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya: Apakah Indonesia dapat membentuk harga acuan sendiri? Melainkan juga: Apakah pembentukan harga acuan tersebut benar-benar meningkatkan manfaat ekonomi bagi rakyat Indonesia? Pertanyaan ini penting karena peningkatan nilai perdagangan belum tentu otomatis berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hilirisasi, manfaat tersebut dapat diukur melalui: peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri nasional, peningkatan penerimaan negara, penguatan posisi tawar Indonesia, perlindungan lingkungan; dan distribusi manfaat kepada masyarakat. Bursa mineral dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, bursa tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Ia adalah alat kebijakan.

Selain itu, ada kepentingan nasional dan mekanisme pasar. Pemerintah menginginkan agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga komoditas strategis. Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Indonesia tidak hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi juga memiliki peran dalam penentuan harga. Dari sudut pandang hukum tata negara, keinginan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan: sejauh mana negara dapat mengarahkan pasar tanpa menghilangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik?

Pasar membutuhkan kepercayaan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian. Investor membutuhkan aturan yang dapat diprediksi. Sementara itu, negara membutuhkan instrumen untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi. Karena itu, tantangan BMKS bukan hanya membentuk lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

OJK memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Dalam konteks BMKS, tantangannya adalah memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemberitaan mengenai BMKS juga menyoroti pentingnya membangun trusted market, yaitu pasar yang dipercaya oleh pelaku usaha. Dari perspektif ketatanegaraan, kepercayaan tersebut berkaitan erat dengan: independensi lembaga, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, perlindungan terhadap pelaku usaha; dan konsistensi penegakan hukum. Pasar yang dipercaya bukan hanya pasar yang memiliki aturan, tetapi pasar yang memiliki aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

BMKS juga harus dipnadang sebagai Bagian dari Politik Hukum Ekonomi. Politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang ditetapkan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sumber daya alam, politik hukum Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan, termasuk: pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi, penguatan industri nasional, pengaturan ekspor, pengawasan perdagangan, pembentukan harga acuan; dan peningkatan penerimaan negara. BMKS dapat dipahami sebagai bagian dari politik hukum ekonomi tersebut. Namun, politik hukum tidak boleh berhenti pada pembentukan aturan. Ia harus diterjemahkan menjadi sistem hukum yang efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan BMKS membuka sejumlah pertanyaan penting bagi kajian Hukum Tata Negara. Pertama, apakah pembentukan BMKS telah memiliki dasar kewenangan yang memadai? Kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara Presiden, OJK, Bappebti, dan lembaga terkait lainnya? Ketiga, bagaimana memastikan bahwa peraturan pelaksana tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Keempat, bagaimana menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam masa transisi? Kelima, bagaimana memastikan bahwa tujuan kemakmuran rakyat benar-benar menjadi orientasi utama kebijakan? Keenam, bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang efektif tanpa menghambat kegiatan ekonomi yang sah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa BMKS merupakan objek kajian yang menarik bagi mahasiswa dan akademisi hukum.

Sebagai penutup, kita bisa mengatakan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bukan sekadar proyek pembentukan lembaga perdagangan. Ia merupakan bagian dari upaya negara mengatur arah pengelolaan kekayaan alam, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Dari perspektif Hukum Tata Negara, BMKS memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi selalu berkaitan dengan hukum. Pembentukan lembaga, pembagian kewenangan, penyusunan peraturan, dan pengawasan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan negara.

Pada akhirnya, keberhasilan BMKS tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membentuk harga acuan atau meningkatkan volume perdagangan. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan kemampuannya mewujudkan tujuan konstitusional: sebesar-besar kemakmuran rakyat.Dengan demikian, bursa mineral dan hilirisasi dapat dipahami sebagai dua instrumen yang berbeda, tetapi memiliki arah yang sama: mengubah kekayaan alam menjadi sumber kesejahteraan nasional melalui kebijakan negara yang berlandaskan hukum.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp. 3,5 triliun pada Juni 2027 menandai perkembangan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia. Instrumen tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah, unit sekolah baru, embung dan polder pengendalian banjir, serta rumah susun. Rencana ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Dari perspektif ekonomi, obligasi daerah dapat dipahami sebagai alternatif pendanaan ketika kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan pembiayaan yang tersedia dalam APBD. Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, persoalannya tidak berhenti pada pertanyaan apakah pemerintah daerah dapat memperoleh dana melalui pasar modal. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: siapa yang berwenang memutuskan, untuk tujuan apa utang publik dibentuk, bagaimana risiko fiskalnya dikendalikan, dan kepada siapa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkannya? Dengan demikian, penerbitan obligasi daerah merupakan persoalan hukum keuangan negara dan daerah sekaligus persoalan demokrasi konstitusional. Ia menyangkut penggunaan kewenangan publik untuk membentuk kewajiban keuangan yang pembayarannya akan memengaruhi APBD pada tahun-tahun mendatang.

Obligasi daerah merupakan instrumen utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik. Dalam kerangka hukum yang berlaku, penerbitannya harus memenuhi ketentuan mengenai pinjaman daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Karakter tersebut membedakan obligasi daerah dari penerimaan daerah biasa. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer pada dasarnya merupakan sumber penerimaan yang masuk ke dalam struktur pendapatan daerah. Sebaliknya, obligasi daerah menimbulkan kewajiban pembayaran pokok, kupon, dan biaya lainnya pada masa mendatang.

Oleh karena itu, obligasi daerah tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai tambahan pendapatan. Ia merupakan pembiayaan yang menciptakan kewajiban fiskal. Dalam perspektif hukum keuangan daerah, kewajiban tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan APBD yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena manfaat pembangunan dapat dinikmati masyarakat pada masa sekarang, sedangkan pembayaran utangnya dapat berlangsung selama beberapa tahun anggaran. Rencana DKI Jakarta, misalnya, menyebutkan tenor obligasi maksimal tujuh tahun.

Yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini adalah APBD serta Risiko Pembayaran Utang. Dalam hukum keuangan daerah, penerbitan obligasi harus dipahami sebagai bagian dari siklus APBD. Dana hasil penerbitan bukanlah dana yang dapat digunakan secara bebas oleh pemerintah daerah, melainkan harus diarahkan pada kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 mengatur, antara lain, batas maksimal pembiayaan utang daerah sebesar 75% dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya dan rasio kemampuan keuangan daerah atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah daerah memperoleh pembiayaan, tetapi juga bagaimana kemampuan pembayarannya dijaga. 

Dalam praktiknya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembayaran pokok dan kupon tidak mengorbankan belanja pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi kewajiban utang tidak boleh menyebabkan terganggunya pembiayaan pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, atau kebutuhan publik lainnya. Di sinilah prinsip kesinambungan fiskal menjadi penting. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan bukan hanya manfaat proyek pada saat penerbitan, tetapi juga kemampuan APBD membayar kewajiban hingga jatuh tempo.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan merupakan ancaman yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat, merusak infrastruktur, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam keadaan demikian, penanggulangan bencana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan tanggap darurat, melainkan sebagai bagian integral dari tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dalam konteks tersebut, wacana pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam patut memperoleh perhatian serius. Wacana ini bukan sekadar persoalan penambahan nomenklatur kementerian, melainkan menyangkut desain kelembagaan negara, pembagian kewenangan, efektivitas pelayanan publik, dan kemampuan pemerintah menjamin keselamatan warga negara.

Penanggulangan bencana memiliki karakter yang berbeda dari banyak urusan pemerintahan lainnya. Bencana dapat terjadi secara tiba-tiba, melintasi batas wilayah administratif, serta menuntut keputusan cepat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pada saat yang sama, penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan jangka panjang, penganggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sistem tersebut mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, bencana bukan hanya persoalan ketika musibah terjadi, tetapi juga persoalan bagaimana negara mengurangi risiko sebelum bencana dan memulihkan kehidupan masyarakat setelahnya. Persoalannya, semakin kompleksnya ancaman bencana menuntut kapasitas pemerintahan yang juga semakin kuat. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk merespons bencana, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan dan kesiapsiagaan yang terintegrasi dengan seluruh kebijakan pembangunan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang membantu Presiden dalam penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Keberadaan BNPB menunjukkan bahwa negara telah membangun kelembagaan khusus untuk menangani bencana. Oleh karena itu, wacana pembentukan kementerian baru tidak seharusnya dipahami sebagai anggapan bahwa BNPB tidak memiliki peran penting. Sebaliknya, wacana tersebut perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah desain kelembagaan yang ada masih memadai untuk menghadapi kompleksitas penanggulangan bencana pada masa kini dan masa mendatang? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penanggulangan bencana melibatkan banyak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. BNPB sendiri menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak, bukan hanya satu lembaga.

Pertama, memperkuat posisi penanggulangan bencana dalam agenda pembangunan nasional. Pembentukan kementerian dapat menjadi pilihan untuk memberikan posisi politik dan administratif yang lebih kuat terhadap isu kebencanaan. Sebagai bagian dari kabinet, kementerian memiliki hubungan langsung dengan proses perumusan kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, dan penganggaran nasional. Dengan posisi tersebut, penanggulangan bencana diharapkan tidak lagi diperlakukan sebagai urusan sektoral yang baru memperoleh perhatian ketika terjadi bencana besar. Sebaliknya, pengurangan risiko bencana dapat ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang, perumahan, transportasi, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. Namun, penguatan posisi politik tidak otomatis menjamin efektivitas. Keberhasilan tetap bergantung pada pembagian kewenangan yang jelas, kualitas aparatur, serta kemampuan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor.

Kedua, memperjelas koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama antara berbagai sektor. Pembangunan sistem peringatan dini, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga meteorologi, komunikasi, teknologi informasi, infrastruktur, dan pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat, kebutuhan koordinasi menjadi semakin kompleks karena pemerintah harus menangani evakuasi, kesehatan, logistik, pengungsian, keamanan, transportasi, dan pemulihan fasilitas umum secara bersamaan. Kementerian khusus berpotensi menjadi pengampu utama kebijakan penanggulangan bencana, sehingga koordinasi tidak hanya bergantung pada mekanisme antarlembaga. Akan tetapi, desain tersebut harus menghindari tumpang tindih dengan BNPB dan lembaga teknis lainnya.

Ketiga, menggeser orientasi dari tanggap darurat menuju pengurangan risiko. Salah satu tantangan terbesar penanggulangan bencana adalah kecenderungan untuk lebih menonjolkan respons setelah bencana terjadi. Padahal, kerugian manusia dan ekonomi dapat dikurangi melalui mitigasi, kesiapsiagaan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang aman, dan edukasi masyarakat. BNPB sendiri menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian penting dari arah kebijakan penanggulangan bencana. Dalam dokumen strategisnya, BNPB juga mengidentifikasi kebutuhan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan penanggulangan bencana. Kementerian khusus dapat memperkuat orientasi tersebut apabila mandatnya tidak terbatas pada penanganan korban, tetapi juga mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembangunan ketangguhan masyarakat.

Keempat, meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan anggaran.  Penanggulangan bencana membutuhkan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Anggaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk bantuan darurat, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur pengurangan risiko, sistem informasi, pelatihan, peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian khusus berpotensi memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kebencanaan. Dengan demikian, akuntabilitas publik dapat diperkuat. Akan tetapi, pembentukan kementerian juga harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan, penambahan kelembagaan justru dapat memperbesar birokrasi dan anggaran tanpa menghasilkan peningkatan pelayanan yang berarti.

Meskipun memiliki potensi manfaat, pembentukan kementerian baru tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya solusi. Ada beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, risiko tumpang tindih kewenangan. BNPB telah memiliki mandat yang luas, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila kementerian baru dibentuk tanpa penataan ulang kewenangan, dapat muncul dualisme antara kementerian dan BNPB. Dualisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi bencana yang membutuhkan respons cepat. Karena itu, pembentukan kementerian harus disertai kejelasan mengenai hubungan kelembagaan, garis komando, dan pembagian tugas dengan BNPB serta BPBD.

Kedua, pembentukan kementerian tidak otomatis meningkatkan kapasitas daerah. Sebagian besar pelaksanaan penanggulangan bencana berlangsung di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan, evakuasi, pelayanan korban, dan pemulihan masyarakat. Oleh sebab itu, kementerian baru harus memperkuat kapasitas BPBD, bukan sekadar menambah struktur di tingkat pusat. Tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan sistem koordinasi di daerah, perubahan kelembagaan di pusat tidak akan cukup.

Ketiga, risiko birokratisasi penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana membutuhkan kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi darurat. Kementerian yang terlalu birokratis justru dapat memperlambat respons. Karena itu, desain kelembagaan harus mempertimbangkan karakter khusus penanggulangan bencana. Kementerian tidak boleh hanya menjadi institusi administratif, tetapi harus memiliki kapasitas operasional dan koordinasi yang efektif.

Keempat, kebutuhan evaluasi berbasis bukti. Sebelum membentuk kementerian, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas BNPB dan sistem penanggulangan bencana yang ada. Evaluasi tersebut harus menjawab apakah persoalan utama terletak pada desain kelembagaan, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, kapasitas daerah, atau penegakan regulasi. Dengan demikian, keputusan pembentukan kementerian tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan kementerian merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wacana pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam perlu dikaji dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan pemerintah.

Persoalan utamanya bukan hanya apakah kementerian dapat dibentuk, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa pembentukannya menghasilkan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, efektivitas pemerintahan, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam negara hukum, kelembagaan negara harus dibangun berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pembagian kewenangan yang jelas. Karena itu, pembentukan kementerian baru harus disertai penataan regulasi agar tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga yang telah ada.

Terkait model kelembagaan yang perlu dipertimbangkan. Apabila wacana pembentukan kementerian hendak diwujudkan, terdapat beberapa pilihan desain kelembagaan. Pertama, kementerian sebagai pengampu kebijakan, BNPB sebagai pelaksana operasional. Dalam model ini, kementerian bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan koordinasi strategis, sedangkan BNPB tetap memiliki fungsi operasional penanggulangan bencana.

Kedua, penguatan BNPB tanpa membentuk kementerian baru. Pilihan ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi, penguatan kewenangan, peningkatan anggaran, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Ketiga, integrasi kelembagaan secara menyeluruh. Dalam model ini, pemerintah melakukan penataan ulang BNPB dan lembaga terkait ke dalam struktur kementerian. Namun, pilihan ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam karena menyangkut perubahan organisasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem komando. Dari ketiga pilihan tersebut, tidak ada model yang secara otomatis paling tepat. Pilihan terbaik harus ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia.

Wacana pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia memiliki urgensi untuk dikaji secara serius. Kompleksitas ancaman bencana, kebutuhan koordinasi lintas sektor, serta pentingnya pengurangan risiko bencana menunjukkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan kelembagaan yang kuat, efektif, dan akuntabel. Namun, pembentukan kementerian bukan tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah memastikan negara mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi kerugian, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Karena itu, wacana tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari reformasi tata kelola penanggulangan bencana, bukan sekadar penambahan struktur pemerintahan. Apabila pembentukan kementerian dilakukan berdasarkan kajian yang matang, pembagian kewenangan yang jelas, dan orientasi pada pelayanan publik, langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional.

Sebaliknya, apabila pembentukan kementerian hanya menghasilkan birokrasi baru tanpa memperbaiki koordinasi, kapasitas daerah, dan kualitas pelayanan, maka perubahan kelembagaan tersebut tidak akan menjawab persoalan yang sesungguhnya. Dengan demikian, urgensi pembentukan kementerian bukan terletak pada kebutuhan menambah lembaga, melainkan pada kebutuhan memperkuat tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari bencana.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

An Indonesian domestic worker was reported to have received an inheritance of up to 1 million Singapore dollars following the death of her employer in the "Lion City." The worker had served her employer, Khoo Guat Neo—a former primary school principal in Singapore—for 13 years. Khoo passed away at the age of 92; she was single and lived in a house on Pelatina St, near the Upper Thomson Road area of ​​Singapore. In her will, Khoo bequeathed approximately 1 million Singapore dollars to the Indonesian domestic worker—a sum equivalent to about one-third of Khoo's total estate. This inheritance amounts to roughly IDR 8 billion; however, based on the exchange rate around September 3, 2026, the value would reach approximately IDR 13.9 billion.[1]

Although the domestic worker's identity was not disclosed in newspaper reports, she returned to Indonesia after Khoo's death. She later came back to Singapore in late October 2013 to claim the inheritance left by her employer. Remembered as a good worker, the relationship between Khoo and the Indonesian domestic worker appeared to go beyond the standard employer-employee dynamic; according to one of Khoo's neighbors, the worker had received praise from Khoo. While the worker's identity remains undisclosed, the closeness and trust built over their 13 years of working together stand out as a compelling aspect of the story.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.