Selasa, 03 November 2026

Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia

 
(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024", "Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden dan Akuntabilitas Konstitusional", silahkan dibaca juga mengenai "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia'.

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kekuasaan tidak cukup hanya diperoleh dan dijalankan secara faktual. Kekuasaan harus memiliki dasar legalitas dan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seseorang yang berhasil menduduki jabatan publik belum tentu terbebas dari pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi bukan sesuatu yang baru. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengubah tatanan konstitusional. Pada 1966, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) menjadi instrumen penting dalam peralihan kekuasaan kepada Soeharto. Kini, demokrasi Indonesia kembali dihadapkan pada kontroversi persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikenal sebagai Ijazahgate.

Ketiga peristiwa tersebut memiliki konteks sejarah dan persoalan hukum yang berbeda. Namun, semuanya membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan memperoleh legitimasi karena tunduk kepada hukum, atau justru hukum sering kali digunakan untuk membenarkan kekuasaan yang telah terbentuk? Pertanyaan ini penting karena negara hukum tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai ukuran kebenaran. Sebaliknya, kekuasaan harus selalu dapat diuji berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum.

Soekarno dan Dekrit 5 Juli 1959: Konstitusi di Persimpangan Kekuasaan

Pada akhir 1950-an, Indonesia mengalami kebuntuan politik dalam proses penyusunan konstitusi baru. Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu 1955 tidak berhasil mencapai kesepakatan, terutama mengenai dasar negara. Situasi tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah politik yang menentukan arah ketatanegaraan Indonesia.

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, serta membentuk MPRS dan DPAS. Secara politik, dekrit tersebut dianggap sebagai jalan keluar dari kebuntuan konstitusional. Namun, secara hukum, muncul persoalan mendasar: dari mana presiden memperoleh kewenangan untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali konstitusi melalui keputusan sepihak?

UUDS 1950 telah mengatur mekanisme pembentukan konstitusi baru melalui Konstituante. Karena itu, tindakan presiden tersebut menimbulkan perdebatan mengenai dasar konstitusionalnya. Sebagian pemikiran hukum mencoba membenarkannya melalui doktrin staatsnoodrecht atau hukum tata negara darurat. Namun, keadaan darurat tidak boleh menjadi alasan tanpa batas untuk memperluas kewenangan penguasa. Jika seorang presiden dapat menentukan sendiri kapan konstitusi tidak lagi mengikatnya, maka prinsip supremasi konstitusi justru kehilangan makna.

Dekrit 5 Juli 1959 akhirnya diterima dalam praktik ketatanegaraan dan menjadi titik awal Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, keberhasilan politik tersebut tidak menghapus perdebatan mengenai legitimasi konstitusional tindakan yang melahirkannya. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa keputusan penguasa yang berhasil mengubah sejarah belum tentu terbebas dari pertanyaan hukum.

Soeharto dan Supersemar: Ketika Selembar Surat Mengubah Arah Kekuasaan

Jika Dekrit 1959 memperlihatkan bagaimana sebuah keputusan presiden mengubah tatanan konstitusional, Supersemar 1966 memperlihatkan bagaimana sebuah surat perintah menjadi instrumen penting dalam peralihan kekuasaan nasional. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Dalam perkembangannya, Supersemar digunakan Soeharto untuk mengambil berbagai tindakan politik dan keamanan, termasuk pembubaran PKI. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian penting dari proses berakhirnya kekuasaan Soekarno dan lahirnya Orde Baru. Persoalannya, apakah kewenangan untuk memulihkan keamanan dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan?

Pertanyaan tersebut semakin menarik karena naskah asli Supersemar hingga kini belum ditemukan. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan beberapa versi dokumen, tetapi keberadaan naskah autentiknya belum berhasil dipastikan. Tidak ditemukannya naskah asli tentu tidak otomatis membuktikan bahwa Supersemar tidak pernah ada. Namun, ketiadaan dokumen autentik menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian sejarah dan ruang lingkup kewenangan yang sebenarnya diberikan.

Peralihan kekuasaan kepada Soeharto juga tidak berlangsung hanya melalui Supersemar. Proses tersebut memperoleh penguatan melalui sejumlah ketetapan MPRS, hingga akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada 1968. Dengan demikian, Supersemar bukan sekadar persoalan selembar surat. Ia merupakan contoh bagaimana sebuah instrumen administratif dapat memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang sangat besar.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa dokumen negara bukan sekadar arsip birokrasi. Ketika sebuah dokumen menjadi bagian dari dasar peralihan kekuasaan, autentisitas dan pertanggungjawabannya merupakan kepentingan publik.

Ijazahgate Gibran: Menguji Legitimasi Jabatan dalam Demokrasi Kontemporer

Enam dekade setelah Supersemar, Indonesia kembali menghadapi perdebatan mengenai legitimasi jabatan publik. Kali ini, persoalan muncul melalui kontroversi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Kontroversi berkembang mengenai dokumen pendidikan Gibran di luar negeri dan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dengan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Perkembangan hukum terbaru semakin menarik. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Perkembangan ini membuka kembali perdebatan mengenai keabsahan dokumen administratif yang digunakan dalam proses pencalonan.

Namun, perlu dibedakan bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak dengan sendirinya merupakan putusan yang membatalkan jabatan wakil presiden. Persoalan keabsahan dokumen administratif dan konsekuensi hukum terhadap status jabatan merupakan dua persoalan yang harus dianalisis melalui kewenangan dan mekanisme hukum masing-masing. Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan legitimasi demokratis, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, setiap pejabat publik tetap berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang.

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga tentang bagaimana memastikan bahwa proses memperoleh kekuasaan berlangsung sesuai dengan hukum.

Penutup: Ketika Kekuasaan Menjadi Hakim bagi Dirinya Sendiri

Dari Soekarno hingga Soeharto, kemudian sampai pada kontroversi Gibran, sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi kekuasaan selalu hadir dalam bentuk yang berbeda. Dekrit, surat perintah, dan dokumen pendidikan mungkin tampak sebagai tiga persoalan yang tidak berhubungan. Namun, ketiganya mempertemukan kita dengan satu pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menentukan keabsahan kekuasaan?

Dalam negara hukum, jawabannya seharusnya bukan penguasa itu sendiri, melainkan konstitusi dan mekanisme hukum yang independen. Sebab, kekuasaan yang tidak dapat diuji pada akhirnya akan cenderung menganggap dirinya selalu benar. Persoalan terbesar demokrasi bukan semata-mata ketika seseorang memperoleh kekuasaan melalui proses yang diperdebatkan. Persoalan yang jauh lebih berbahaya adalah ketika sistem ketatanegaraan kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kekuasaan tersebut.

Kita sering membicarakan pentingnya rakyat memilih pemimpin yang baik. Namun, kita terkadang lupa bahwa negara demokrasi juga harus memiliki sistem yang mampu membatasi pemimpin yang telah dipilih rakyat. Sebab, mandat elektoral bukanlah cek kosong, dan kemenangan politik bukanlah penghapus tanggung jawab konstitusional. Pada akhirnya, ukuran kematangan negara hukum bukanlah seberapa besar kekuasaan seorang presiden, melainkan seberapa kuat hukum membatasi kekuasaannya. Bukan seberapa patuh rakyat kepada penguasa, melainkan seberapa patuh penguasa kepada konstitusi. Sebab, tragedi terbesar sebuah negara bukanlah ketika penguasa melanggar hukum, melainkan ketika hukum kehilangan keberanian untuk mengoreksi penguasa.

Dan di sinilah paradoks kekuasaan menemukan bentuknya yang paling berbahaya: ketika seseorang tidak hanya berhasil menguasai negara, tetapi juga berhasil membuat negara kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan bagaimana ia memperoleh kekuasaan tersebut. Kekuasaan boleh menciptakan sejarah, tetapi tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Sebab, dalam negara hukum, bahkan orang yang berada di puncak kekuasaan tetap harus berada posisinya di bawah konstitusi.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Crouch, Harold. (1978). The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
2. Feith, Herbert. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
3. Kelsen, Hans. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.
4. Nasution, Adnan Buyung. (2010). Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
5. Weber, Max. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
8. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
9. Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.
10. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
14. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 742 K/TUN/2026.
15. "Hari Ini, MA Jelaskan Putusan soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran", ANTARA 2 November 2026, Link: https://www.antaranews.com/berita/5825491/hari-ini-ma-jelaskan-putusan-soal-suket-penyetaraan-ijazah-gibran
di Tidak ada komentar:
Label: ,

Kamis, 29 Oktober 2026

Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden dan Akuntabilitas Konstitusional", "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026", silahkan dibaca juga mengenai "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024'.

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pemilihan umum memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Perkembangan sistem pemilu Indonesia menunjukkan adanya perubahan desain kelembagaan yang terus berkembang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 menjadi landasan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak, yang kemudian diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024. Model tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun, pelaksanaannya juga memunculkan persoalan, antara lain kompleksitas pemungutan suara, beban kerja penyelenggara, dan tantangan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politik secara bersamaan.

Persoalan tersebut kembali memperoleh perhatian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025. Dalam putusan ini, Mahkamah menentukan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta kepala daerah. Pemilu daerah dilaksanakan dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan tersebut membawa konsekuensi penting bagi desain sistem pemilu Indonesia. Di satu sisi, pemisahan pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas representasi politik, menyederhanakan beban pemilih, dan memberikan ruang lebih besar bagi isu-isu pemerintahan daerah. Di sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengaturan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah, kepastian hukum transisi pemilu, serta kebutuhan penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan utama: bagaimana dasar konstitusional rekonstruksi sistem pemilu setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024; apa implikasi putusan tersebut terhadap desain kelembagaan dan periodisasi pemilu; serta bagaimana model pengaturan pemilu yang dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kedaulatan rakyat. 

1. Dasar Konstitusional Rekonstruksi Sistem Pemilu

Rekonstruksi sistem pemilu harus ditempatkan dalam kerangka konstitusionalisme demokratis. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan Pasal 22E mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah suatu desain pemilu mampu menjamin pelaksanaan hak politik warga negara sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Konstitusi tidak secara terperinci menentukan bahwa seluruh pemilihan harus dilaksanakan pada hari yang sama. Karena itu, persoalan keserentakan pemilu tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan tanggal pemungutan suara, tetapi juga dengan pilihan desain kelembagaan yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dalam Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi beberapa model keserentakan pemilu. Perkembangan tersebut kemudian dipertegas melalui Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024, yang menentukan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Secara konseptual, pemisahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membedakan arena representasi politik nasional dari arena representasi politik daerah. Pemilu nasional berkaitan dengan pembentukan lembaga perwakilan nasional dan kepemimpinan eksekutif nasional. Sebaliknya, pemilu daerah berkaitan dengan pembentukan lembaga perwakilan daerah dan pemilihan kepala pemerintahan daerah. Pemisahan waktu penyelenggaraan berpotensi memberi kesempatan kepada pemilih untuk menilai isu, program, dan rekam jejak kandidat berdasarkan lingkup kewenangannya masing-masing.

Meskipun demikian, efektivitas pemisahan pemilu tidak dapat diasumsikan tercapai secara otomatis. Hasilnya bergantung pada desain sistem pemilu, kualitas regulasi, kesiapan penyelenggara, sistem kepartaian, serta pendidikan politik masyarakat. Pemisahan pemilu bahkan berpotensi menambah biaya penyelenggaraan dan memperpanjang intensitas kompetisi politik apabila tidak disertai pengaturan yang memadai.

Oleh karena itu, konstitusionalitas desain pemilu perlu dinilai melalui sejumlah prinsip. Pertama, jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedua, kepastian hukum mengenai jadwal, tahapan, dan masa jabatan pejabat terpilih. Ketiga, perlindungan hak memilih dan hak untuk dipilih. Keempat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, proporsionalitas antara tujuan perubahan sistem dan konsekuensi kelembagaan yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perubahan jadwal pemilu. Putusan tersebut merupakan dasar bagi penataan kembali hubungan antara sistem pemilu, representasi politik, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945.

2. Implikasi Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 terhadap Sistem Ketatanegaraan

Implikasi pertama berkaitan dengan kebutuhan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Putusan MK mengubah pemaknaan konstitusional terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan ketentuan mengenai tahapan pemilu, jadwal pemungutan suara, pencalonan, kampanye, penyelesaian sengketa, dan hubungan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah.

Putusan pengadilan konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai rekomendasi kebijakan. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari pertentangan antarperaturan. Dalam hal ini, DPR bersama Presiden perlu membentuk kerangka hukum yang konsisten dengan amar putusan serta prinsip-prinsip konstitusi.

Implikasi kedua berhubungan dengan masa jabatan pejabat publik. Pemisahan pemilu nasional dan daerah menimbulkan kebutuhan penyesuaian periodisasi jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. Penyesuaian tersebut tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Perpanjangan masa jabatan, pengisian jabatan sementara, atau mekanisme transisi lainnya harus dirancang dengan memperhatikan prinsip periodisitas pemilu, legitimasi demokratis, dan kepastian hukum.

Persoalan ini menjadi penting karena pemilu bukan hanya prosedur untuk memilih pejabat, melainkan juga mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pergantian jabatan secara berkala. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pemilu harus menghindari keadaan ketika kebutuhan transisi justru mengurangi kepastian masa jabatan atau membatasi hak masyarakat untuk menentukan pemimpinnya.

Implikasi ketiga berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemisahan pemilu dapat memberikan ruang bagi isu lokal untuk memperoleh perhatian yang lebih besar karena pemilihan DPRD dan kepala daerah tidak berlangsung bersamaan dengan pemilu nasional. Secara teoritis, kondisi ini dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah dan membantu pemilih membedakan evaluasi terhadap kebijakan nasional dan kebijakan lokal.

Namun, manfaat tersebut bergantung pada kemampuan partai politik dan kandidat untuk menyampaikan program yang substantif. Jika kompetisi politik daerah tetap didominasi isu nasional atau kepentingan elite partai, pemisahan jadwal belum tentu meningkatkan kualitas representasi lokal. Dengan demikian, pembaruan sistem pemilu perlu disertai penguatan demokrasi internal partai, transparansi pembiayaan politik, dan akses informasi yang memadai bagi pemilih.

Implikasi keempat menyangkut kepastian hukum pada masa transisi. Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 124/PUU-XXIII/2025 menyatakan permohonan pengujian terkait implikasi Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima, antara lain karena perubahan norma yang dipersoalkan belum ditindaklanjuti atau dinormakan oleh pembentuk undang-undang. Perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya tindak lanjut legislasi agar konsekuensi perubahan desain pemilu dapat diatur secara jelas.

Keempat implikasi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem pemilu tidak cukup dilakukan dengan memisahkan jadwal pemungutan suara. Diperlukan penataan menyeluruh terhadap regulasi, periodisasi jabatan, mekanisme transisi, serta hubungan antara representasi nasional dan daerah.

3. Model Rekonstruksi Sistem Pemilu yang Demokratis dan Konstitusional

Rekonstruksi sistem pemilu pasca-Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 perlu diarahkan pada pembentukan desain kelembagaan yang mampu menggabungkan efektivitas pemerintahan dengan perlindungan kedaulatan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa agenda pembaruan yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, pembentuk undang-undang perlu melakukan kodifikasi atau harmonisasi regulasi kepemiluan secara sistematis. Pengaturan pemilu nasional dan pemilu daerah harus memiliki hubungan yang jelas, terutama mengenai tahapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa. Harmonisasi ini juga perlu menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu.

Kedua, pengaturan masa jabatan dan mekanisme transisi harus ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Setiap penyesuaian masa jabatan perlu memiliki dasar hukum yang eksplisit, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta batas waktu yang jelas. Mekanisme transisi tidak boleh menjadi sarana untuk memperpanjang kekuasaan tanpa legitimasi konstitusional yang memadai. Pengaturan tersebut juga harus menjamin agar hak masyarakat untuk memilih dan dipilih tidak dikurangi secara sewenang-wenang.

Ketiga, desain pemilu perlu disertai penguatan kualitas representasi politik. Pemisahan pemilu nasional dan daerah seharusnya memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengevaluasi program serta kinerja kandidat sesuai dengan tingkat pemerintahan yang diperebutkan. Untuk itu, transparansi pembiayaan kampanye, keterbukaan informasi kandidat, pendidikan pemilih, dan akuntabilitas partai politik harus menjadi bagian dari reformasi kepemiluan.

Keempat, efektivitas pemerintahan perlu ditempatkan sebagai tujuan yang sejalan dengan demokrasi, bukan sebagai alasan untuk mengurangi kedaulatan rakyat. Efisiensi biaya, penyederhanaan proses administrasi, dan kesinambungan pemerintahan memang penting, tetapi semuanya harus tetap tunduk pada prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Keberhasilan sistem pemilu tidak cukup diukur melalui penghematan anggaran atau kemudahan penyelenggaraan, melainkan juga melalui kualitas partisipasi dan representasi politik.

Kelima, evaluasi terhadap desain pemilu perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang terukur. Indikator tersebut dapat mencakup tingkat partisipasi pemilih, beban kerja penyelenggara, biaya penyelenggaraan, kualitas representasi politik, aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Evaluasi berbasis data akan membantu pembentuk undang-undang menilai apakah model baru benar-benar mencapai tujuan konstitusionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi sistem pemilu Indonesia harus dipahami sebagai pembaruan menyeluruh atas hubungan antara norma konstitusi, desain kelembagaan, dan praktik demokrasi. Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 menyediakan landasan bagi perubahan tersebut, tetapi keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut legislasi yang konsisten, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak politik warga negara.

Pada akhirnya, efektivitas pemerintahan dan kedaulatan rakyat bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan. Sistem pemilu yang konstitusional justru harus mampu memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif karena memperoleh legitimasi demokratis, sedangkan legitimasi tersebut dipelihara melalui pemilu yang berkala, adil, dan memberikan ruang yang bermakna bagi rakyat untuk menentukan arah penyelenggaraan negara.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
4. Putusan Nomor: 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
5. Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum.
6. Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
7. Huda, Ni’matul. 2010. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

di Tidak ada komentar:
Label:

Senin, 26 Oktober 2026

Nobel Peace Prize Winner Navi Pillay Reflects on Her Law Career

(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution", "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", you may read also "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026" and on this occasion we will discuss about 'Nobel Peace Prize Winner Navi Pillay Reflects on Her Law Career'.

Dr. Pillay was born on September 23, 1941, in southern Durban, a coastal city in eastern South Africa. Apartheid was formally codified as government policy seven years later, but Black people had been subject to racial segregation for much longer. The community Dr. Pillay and her six siblings grew up in was designated for people of Indian descent and was constantly under the threat of being declared a white area, which would have meant forced removal.[1]

She said every Christmas her father, who was a bus driver, would drive the family "along the esplanade so we could see the Christmas trees from afar". "There's no way you could stop and walk along that street," she said. "You can't go to the beaches, they were all designated for whites only. You couldn't go to the park or use the swings". Dr. Pillay also recalled a time when she was nine or 10 years old and wrote an essay at school about justice. "I wrote of two similar cases where the white man got off, but they sentenced the black man to life imprisonment," she said. "I don't know where I got that [from] …" nobody discussed [apartheid] in class. "We had no newspapers at home. We had no radio, obviously no television. So it must have been from the very atmosphere of awareness."[2]

Dr. Pillay describe in brief her early days in law. Like her schooling, Dr. Pillay was only allowed to attend non-white sections of university. She said her law classes were held in a "potato warehouse". "I was with students who were all involved in some way or another with protest activities and marches on the streets," she said. "I didn't actually join them, but that's that atmosphere of vibrant awareness of what apartheid is doing to us. "There was one protest outside our university and the police actually shot at the students." In 1965, she graduated from the University of Natal with a Bachelor of Laws, before going on to other study, including at Harvard. Two years after graduating, she opened her own law practice in Natal, becoming the first woman in the province to do so.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Nobel Peace Prize laureate Navi Pillay reflects on trailblazing law career forged under apartheid", www.abc.net.au, Sally Sara and Annabel Bowles, 15 Oktober 2026, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2026, Link: https://www.abc.net.au/news/2026-10-15/nobel-peace-prize-winner-navi-pillay-interview/107255774
2. Ibid.
3. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label: ,

Selasa, 20 Oktober 2026

Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution

(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision", you may read also "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House" and on this occasion we will discuss about 'Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution'.

Trump had previously said he approved of showing the death of the Fort Hood attacker, while Vice-President JD Vance cast doubt on whether it would happen and said he would not watch it. Trump's decision to cancel the livestream came after widespread criticism in the US and globally. On Thursday, he said that "many very good and well meaning people would rather not watch him die". "I think streaming the execution for all to see might have been a strong deterrent for the World to witness how America deals with Terrorists and SCUM like Hasan," Trump said.[1]

"He will die, as scheduled, by firing squad, but this event will not be streamed," the president added in the post on Truth Social. Hasan fatally shot 13 unarmed US military personnel and injured 32 others at a military base in Texas in 2009. His execution by firing squad will be the first military execution in more than 60 years. Trump said the families of the victims can still view the execution in person if they wish.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad", www.bbc.com, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2026, Link: https://www.bbc.com/news/articles/crx23qlnj27qo
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:

Jumat, 16 Oktober 2026

Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden dan Akuntabilitas Konstitusional

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026", silahkan dibaca juga mengenai "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden dan Akuntabilitas Konstitusional'.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden menempati posisi sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan, mengoordinasikan pelaksanaan program nasional, serta membentuk susunan kabinet yang dinilai mampu mendukung pelaksanaan mandat pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah adanya kewenangan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Pergantian menteri dapat dilakukan karena berbagai pertimbangan, mulai dari evaluasi kinerja, kebutuhan penyesuaian organisasi pemerintahan, perubahan prioritas kebijakan, hingga kebutuhan memperbaiki koordinasi antarkementerian.

Pada Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perubahan susunan pejabat pemerintahan. Pada 1 Oktober 2026, Presiden melantik sejumlah menteri dan wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik empat wakil menteri baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2026. Pada tanggal yang sama, dilakukan pula pengangkatan sejumlah pimpinan lembaga dan pejabat lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penataan susunan pemerintahan merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan kekuasaan eksekutif.

Meskipun demikian, reshuffle kabinet tidak cukup dipahami sebagai peristiwa politik yang berkaitan dengan pergantian figur dalam pemerintahan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perombakan kabinet juga menyangkut pelaksanaan kewenangan konstitusional, hubungan antarlembaga negara, serta pertanggungjawaban Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Persoalan mendasarnya adalah: sejauh mana kewenangan Presiden melakukan reshuffle merupakan kewenangan konstitusional yang bebas digunakan, dan sejauh mana pelaksanaannya perlu mempertimbangkan prinsip negara hukum, demokrasi, serta kepentingan publik?

Pertanyaan tersebut penting karena konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, tetapi penyelenggaraan kekuasaan negara tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembahasan mengenai reshuffle kabinet perlu diarahkan pada tiga persoalan utama. Pertama, dasar konstitusional kewenangan Presiden. Kedua, pertimbangan hukum dan ketatanegaraan yang relevan dalam melakukan pergantian menteri. Ketiga, mekanisme akuntabilitas yang diperlukan agar reshuffle benar-benar mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dasar Hukum 

Pasal 4 UUD 1945: 'Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan'. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional bagi kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam menjalankan kewenangannya, Presiden bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintahan dapat dilaksanakan melalui organisasi eksekutif yang tersusun secara efektif. Kabinet merupakan bagian penting dari struktur penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tersebut. Menteri membantu Presiden menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing. Oleh karena itu, kemampuan Presiden untuk menata susunan kabinet memiliki hubungan langsung dengan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, kewenangan melakukan reshuffle dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan yang berada di luar konstitusi. Frasa menurut Undang-Undang Dasar menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus tetap berada dalam kerangka konstitusional.

Pasal 17 UUD 1945: Dasar langsung kewenangan mengangkat dan memberhentikan Menteri. Landasan konstitusional yang paling langsung berkaitan dengan reshuffle kabinet terdapat dalam Pasal 17 UUD 1945. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menentukan bahwa menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara itu, Pasal 17 ayat (3) menegaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ketiga ketentuan tersebut memperlihatkan hubungan konstitusional antara Presiden dan para menteri. Pertama, menteri merupakan pembantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian menteri berada pada Presiden. Ketiga, kedudukan menteri berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatan Presiden. Dalam konteks ini, reshuffle tidak dengan sendirinya merupakan penyimpangan dari sistem presidensial. Sebaliknya, pergantian menteri merupakan salah satu konsekuensi dari kewenangan Presiden untuk menentukan dan menata tim pemerintahan yang membantunya. Namun, keberadaan kewenangan konstitusional tidak berarti bahwa seluruh pertimbangan yang mendasarinya dapat diabaikan dari evaluasi publik. Meskipun Presiden mempunyai kewenangan formal untuk melakukan pergantian, alasan kebijakan dan hasil yang diharapkan tetap relevan untuk dinilai dari perspektif tata kelola pemerintahan.

Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Selain UUD 1945, pembentukan dan pengelolaan kementerian negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Kerangka hukum ini penting karena reshuffle tidak hanya berkaitan dengan penggantian individu, tetapi juga berhubungan dengan struktur, fungsi, dan penyelenggaraan kementerian. Dalam praktiknya, perlu dibedakan antara penggantian seorang menteri, pengangkatan atau pemberhentian wakil menteri, dan perubahan struktur kementerian. Ketiganya berkaitan dengan penataan pemerintahan, tetapi tidak selalu memiliki persoalan hukum yang identik. Penggantian menteri terutama berkaitan dengan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian juga harus memperhatikan Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Oleh sebab itu, penilaian terhadap legalitas suatu reshuffle harus memperhatikan jenis jabatan yang berubah dan instrumen hukum yang digunakan.

Pertimbangan Hukum dan Ketatanegaraan dalam Reshuffle Kabinet. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, tetapi tidak menetapkan satu daftar tertutup mengenai alasan yang harus digunakan dalam setiap reshuffle. Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat sejumlah pertimbangan yang relevan untuk menilai rasionalitas dan kualitas kebijakan tersebut.

Pertama, evaluasi kinerja Menteri. Menteri memegang tanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pencapaian program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi birokrasi, dan penggunaan anggaran dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan seseorang dalam jabatan menteri. Dari perspektif administrasi pemerintahan, evaluasi tersebut idealnya didasarkan pada indikator yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Misalnya, apabila suatu kementerian memiliki target pelayanan publik, pengendalian anggaran, atau pencapaian program strategis, evaluasi dapat mempertimbangkan sejauh mana target tersebut telah tercapai dan faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya. Meskipun demikian, perlu dibedakan antara kewajiban hukum dan standar kebijakan yang baik. UUD 1945 tidak secara eksplisit mewajibkan Presiden memublikasikan penilaian kinerja setiap menteri sebelum memberhentikannya. Akan tetapi, penggunaan indikator kinerja yang jelas dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan membantu masyarakat memahami tujuan pergantian pejabat.

Pertimbangan kedua adalah kebutuhan untuk menyesuaikan susunan kabinet dengan prioritas pemerintahan. Presiden dapat menilai bahwa perubahan susunan kabinet diperlukan ketika menghadapi perubahan situasi ekonomi, sosial, politik, keamanan, atau lingkungan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memerlukan penguatan koordinasi di bidang pertahanan, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, atau pengelolaan lingkungan hidup. Dalam reshuffle Oktober 2026, pengangkatan sejumlah wakil menteri serta pergantian pimpinan lembaga menunjukkan adanya penataan pada beberapa bidang pemerintahan. Akan tetapi, tujuan kebijakan di balik setiap pengangkatan perlu dibedakan dari penilaian mengenai keberhasilan pelaksanaannya. Keberhasilan tersebut baru dapat dinilai melalui program konkret, indikator hasil, dan dampak terhadap masyarakat. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perubahan susunan kabinet dapat menjadi instrumen untuk menyesuaikan kapasitas organisasi eksekutif dengan kebutuhan pemerintahan. Namun, penataan tersebut tetap harus memperhatikan kerangka hukum mengenai kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Pertimbangan ketiga adalah kompetensi dan integritas. Jabatan menteri bukan sekadar jabatan politik, melainkan jabatan pemerintahan yang membawa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Karena itu, kemampuan profesional, pengalaman, integritas, serta pemahaman terhadap urusan yang menjadi tanggung jawabnya merupakan aspek penting dalam menentukan komposisi kabinet. Kompetensi diperlukan agar kebijakan dapat dirancang dan dilaksanakan secara tepat. Integritas diperlukan agar kewenangan publik tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, pengangkatan pejabat publik seharusnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Namun, dari sisi hukum positif, tidak semua standar kompetensi yang dianggap ideal secara akademis merupakan persyaratan formal yang berlaku untuk setiap jabatan menteri. Oleh sebab itu, analisis harus membedakan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dari standar tata kelola yang patut dikembangkan.

Pertimbangan keempat adalah kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat koordinasi. Dalam sistem presidensial, Presiden memerlukan dukungan kabinet yang dapat menerjemahkan arah kebijakan menjadi program konkret. Perbedaan pandangan mengenai prioritas pemerintahan, lemahnya koordinasi, atau perubahan kebutuhan organisasi dapat menjadi pertimbangan untuk menata kembali susunan kabinet. Namun, stabilitas politik tidak boleh dipahami semata-mata sebagai stabilitas hubungan elite atau keberlangsungan dukungan politik terhadap Presiden. Stabilitas pemerintahan juga perlu diukur melalui kemampuan negara menyediakan pelayanan publik, menjaga kepastian hukum, melaksanakan program secara konsisten, dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan politik dalam reshuffle tidak secara otomatis bertentangan dengan kepentingan publik. Persoalan utamanya adalah apakah pertimbangan tersebut sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan tetap menghormati kerangka konstitusional.

Pertimbangan kelima dan paling penting, yaitu menyangkut kepentingan umum sebagai orientasi akhir. Pemerintahan tidak dibentuk semata-mata untuk mempertahankan komposisi politik tertentu. Dalam negara demokratis, kewenangan publik pada akhirnya harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap reshuffle tidak cukup berhenti pada siapa yang diangkat atau diberhentikan. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah perubahan tersebut menghasilkan perbaikan pelayanan publik, memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan. Di sinilah dimensi konstitusional dan dimensi kinerja pemerintahan bertemu. Kewenangan Presiden menyediakan dasar hukum bagi tindakan, sedangkan orientasi pada kepentingan umum memberikan arah bagi penggunaannya.

Apakah Kewenangan Reshuffle Merupakan Hak Prerogatif Presiden yang Mutlak?

Dalam diskursus ketatanegaraan, pengangkatan dan pemberhentian menteri sering dikaitkan dengan hak prerogatif Presiden. Istilah tersebut menggambarkan ruang kewenangan Presiden untuk mengambil keputusan dalam pembentukan kabinet. Namun, penggunaan istilah hak prerogatif tidak boleh menimbulkan anggapan bahwa kewenangan tersebut bersifat mutlak dan tidak memiliki batas hukum. Dalam negara hukum, setiap kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan dijalankan sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Akan tetapi, kewenangan itu berada dalam sistem konstitusi yang lebih luas, yang juga mencakup prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak konstitusional, dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Karena itu, perlu dibedakan antara dua hal. Pertama, kewenangan formal Presiden. Dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri, konstitusi memberikan kewenangan langsung kepada Presiden. Pasal 17 ayat (2) tidak menetapkan bahwa pemberhentian menteri harus memperoleh persetujuan DPR. Kedua, pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan. Walaupun keputusan pergantian menteri berada dalam kewenangan Presiden, kebijakan dan hasil kerja pemerintahan tetap dapat menjadi objek pengawasan politik, evaluasi publik, dan pengujian hukum apabila terdapat persoalan hukum yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, tidak adanya kewajiban memperoleh persetujuan DPR untuk memberhentikan menteri tidak berarti bahwa tindakan pemerintahan secara keseluruhan terbebas dari pengawasan. Sebaliknya, prinsip negara hukum menuntut agar kewenangan eksekutif digunakan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kehendak pemegang kekuasaan. Dalam konteks reshuffle, setidaknya terdapat tiga dimensi negara hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, legalitas tindakan pemerintahan. Keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menggunakan instrumen hukum yang sesuai. Untuk pergantian menteri, dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan keputusan tersebut perlu mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai administrasi dan pengangkatan pejabat negara. Legalitas merupakan syarat mendasar bagi tindakan pemerintahan. Namun, legalitas formal tidak selalu menjawab seluruh pertanyaan mengenai kualitas kebijakan. Suatu keputusan dapat memiliki dasar kewenangan, tetapi dampak dan alasan kebijakannya tetap dapat dievaluasi dari sudut efektivitas, kepentingan umum, dan akuntabilitas.

Kedua, soal pembatasan kekuasaan. Prinsip negara hukum menghendaki agar kekuasaan tidak dijalankan tanpa batas. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki kewenangan besar dalam pembentukan kabinet. Namun, kewenangan tersebut tidak menghapus fungsi konstitusional DPR dalam pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan. DPR tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menentukan setiap nama menteri yang harus diangkat atau diberhentikan Presiden. Akan tetapi, DPR dapat meminta penjelasan pemerintah, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan anggaran, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keseimbangan kekuasaan tidak harus diwujudkan melalui persetujuan DPR atas setiap pergantian menteri. Keseimbangan tersebut juga dibangun melalui pembagian kewenangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Secara konstitusional, tidak terdapat ketentuan umum yang mewajibkan Presiden mengumumkan seluruh alasan personal dan politik untuk setiap pemberhentian menteri. Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap reshuffle yang tidak disertai penjelasan terperinci otomatis bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dengan menjelaskan tujuan perubahan kabinet, prioritas yang ingin dicapai, dan ukuran keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi pejabat baru. Penjelasan tersebut memungkinkan masyarakat menilai apakah reshuffle menghasilkan perbaikan yang dijanjikan atau hanya mengubah komposisi jabatan tanpa perubahan berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, soal peran DPR dan masyarakat dalam mengawasi dampak reshuffle kabinet. Reshuffle merupakan kewenangan Presiden, tetapi pelaksanaan program pemerintahan setelah reshuffle tetap berada dalam sistem pengawasan konstitusional. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan ini menjadi landasan bagi DPR untuk menjalankan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan program oleh kementerian setelah terjadi pergantian menteri. Pengawasan tersebut tidak berarti DPR dapat membatalkan setiap keputusan pengangkatan atau pemberhentian menteri hanya karena terdapat perbedaan pandangan politik. Fungsi pengawasan DPR harus dijalankan sesuai dengan batas kewenangan konstitusionalnya. Dalam praktiknya, DPR dapat mengevaluasi pelaksanaan program kementerian melalui rapat kerja, pembahasan anggaran, permintaan keterangan, dan mekanisme pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat mempunyai peran penting dalam mengawasi hasil kerja pemerintah melalui akses terhadap informasi publik, partisipasi dalam proses kebijakan, penyampaian kritik, dan pemantauan pelayanan publik. 

Dengan demikian, akuntabilitas reshuffle tidak hanya berkaitan dengan proses pergantian pejabat, tetapi juga dengan bagaimana pejabat yang baru menjalankan mandat pemerintahan. Pergantian menteri seharusnya diikuti oleh evaluasi yang terukur. Tanpa evaluasi tersebut, masyarakat akan kesulitan membedakan antara perubahan yang benar-benar memperbaiki kinerja dan perubahan yang sekadar bersifat organisatoris.

Analisis Singkat Reshuffle Kabinet Merah Putih Oktober 2026

Perombakan kabinet pada Oktober 2026 dapat dianalisis melalui beberapa dimensi ketatanegaraan. Pertama, dari aspek kewenangan, pengangkatan dan pemberhentian menteri berada dalam kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pergantian menteri pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Presiden. Kedua, dari aspek instrumen hukum, pelantikan pada 1 Oktober 2026 didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Sementara itu, pengangkatan empat wakil menteri pada 15 Oktober 2026 didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2026. Penggunaan keputusan Presiden tersebut memperlihatkan bentuk formal pelaksanaan kewenangan pengangkatan pejabat pemerintahan. Ketiga, dari aspek tujuan kebijakan, perubahan komposisi kabinet perlu dinilai berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan dan hasil yang hendak dicapai. Penataan jabatan di bidang pertahanan, pertanian, imigrasi dan pemasyarakatan, serta penanggulangan bencana dapat dikaitkan dengan kebutuhan koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Akan tetapi, hubungan antara pergantian pejabat dan peningkatan kinerja tidak dapat diasumsikan terjadi secara otomatis. Keempat, dari aspek akuntabilitas, evaluasi terhadap reshuffle memerlukan informasi mengenai target kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan perkembangan kinerja setelah pergantian pejabat. Informasi tersebut akan membantu DPR dan masyarakat menilai apakah perubahan kabinet memberikan manfaat yang nyata. Kelima, dari aspek demokrasi konstitusional, Presiden tetap memiliki ruang untuk menentukan komposisi kabinet, sedangkan masyarakat dan lembaga perwakilan memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan serta hasil penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan kelima dimensi tersebut, penilaian terhadap reshuffle Oktober 2026 tidak seharusnya hanya bertumpu pada frekuensi pergantian pejabat atau identitas orang yang diangkat. Analisis yang lebih mendalam perlu membedakan legalitas keputusan, rasionalitas kebijakan, dan hasil nyata bagi masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik. Legalitas menjawab apakah keputusan dibuat berdasarkan kewenangan yang sah. Rasionalitas kebijakan menjawab apakah perubahan memiliki tujuan pemerintahan yang dapat dijelaskan. Sementara itu, hasil kebijakan menjawab apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai.

Pertanyaan yang perlu diajukan dalam setiap perombakan kabinet adalah apakah perubahan susunan pejabat diikuti oleh perubahan kualitas penyelenggaraan pemerintahan? Dalam perspektif kelembagaan, pergantian pejabat dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki koordinasi, memperjelas pembagian tugas, mengatasi hambatan pelaksanaan program, dan memperkuat tanggung jawab organisasi. Namun, perubahan personal tidak selalu menghasilkan perubahan institusional. Apabila masalah pemerintahan bersumber dari desain kebijakan yang kurang tepat, koordinasi antarlembaga yang lemah, sistem pengawasan yang tidak efektif, atau prosedur birokrasi yang bermasalah, mengganti seorang menteri saja belum tentu menyelesaikan persoalan tersebut. Sebaliknya, jika pergantian dilakukan dengan tujuan yang jelas, disertai pembagian tanggung jawab yang tegas, dan diikuti evaluasi yang terukur, reshuffle dapat menjadi bagian dari proses perbaikan pemerintahan.

Karena itu, reshuffle perlu dipahami sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan mandat konstitusional dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Komposisi kabinet merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerangka ini, keberhasilan reshuffle tidak semestinya hanya diukur berdasarkan apakah pejabat baru telah dilantik. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah perubahan itu meningkatkan efektivitas kebijakan, memperbaiki pelayanan publik, memperkuat integritas pemerintahan, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Mengarahkan Penggunaan Kewenangan untuk Kepentingan Umum

Reshuffle kabinet merupakan bagian dari dinamika sistem presidensial Indonesia dan memiliki dasar konstitusional yang jelas. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan Pasal 17 ayat (2) secara tegas memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Dengan dasar tersebut, pergantian menteri tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip demokrasi atau negara hukum. Sebaliknya, kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen yang sah untuk menata organisasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Namun, kewenangan konstitusional tidak boleh disamakan dengan kekuasaan yang tanpa batas. Dalam negara hukum, setiap kewenangan harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan kewenangan tersebut perlu diarahkan pada kepentingan umum dan dapat dievaluasi melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.

Dalam konteks reshuffle Kabinet Merah Putih pada Oktober 2026, persoalan utama bukan semata-mata berapa banyak pejabat yang diganti atau siapa yang menduduki jabatan baru. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana perubahan tersebut berkontribusi terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penilaian ketatanegaraan terhadap reshuffle perlu membedakan tiga pertanyaan: apakah keputusan tersebut memiliki dasar kewenangan yang sah, apakah perubahan tersebut mempunyai tujuan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah hasilnya memberikan perbaikan nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, legitimasi konstitusional merupakan titik awal bagi pelaksanaan kewenangan Presiden, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah kabinet harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, kebijakan berorientasi pada kepentingan umum, dan hasil pemerintahan dapat dinilai secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, reshuffle kabinet bukan hanya persoalan pergantian pejabat, melainkan juga ujian terhadap kemampuan sistem presidensial dalam menghubungkan kewenangan konstitusional, efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban demokratis.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
5. Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
6. Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.” 1 Oktober 2026. Link: https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_lantik_menteri_dan_wakil_menteri_kabinet_merah_putih_di_istana_negara?utm_source=chatgpt.com
7. Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Lantik Empat Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.” 15 Oktober 2026. Link: https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_lantik_empat_wakil_menteri_kabinet_merah_putih_di_istana_negara?utm_source=chatgpt.com

di Tidak ada komentar:
Label:

Kamis, 15 Oktober 2026

Hackers Attack French Supermarket Fridges

 
(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "U.S. to Livestream Death Penalty Execution", "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", you may read also "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision" and on this occasion we will discuss about 'Hackers Attack French Supermarket Fridges'.

Hundreds of French supermarkets have been hit by a cyber attack that caused their fridges and freezers to heat up, spoiling fresh and frozen food estimated to be worth millions of euros. Hackers gained control of the software that regulates the temperatures of the refrigeration units, forcing some to warm to 50C (120F) overnight, according to one supermarket chain affected. The chief executive of Coopérative U said several of its supermarkets had been hit by the "extremely serious and unprecedented" attack.[1]

More than 100 of the chain's supermarkets were targeted, while 180 stores from Intermarché and its Netto brand were affected, with a spokesman saying that another 100 shops were urgently disconnected from the internet to prevent the same thing happening to them. Other major food retailers including Carrefour, Monoprix and E.Leclerc were also hit by the attack, which targeted software provided by Danish engineering firm Danfoss. The software allows retailers to manage their cold units remotely.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Fridges in French supermarkets hit by cyber attack", www.bbc.com, Ian Aikmanand & Hugh Schofield, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2026, Link: https://www.bbc.com/news/articles/crq5nzxv9q4yo
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:

Senin, 12 Oktober 2026

U.S. to Livestream Death Penalty Execution

(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026", you may read also "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision" and on this occasion we will discuss about 'U.S. to Livestream Death Penalty Execution'.

The US will livestream the ​Army's upcoming firing squad execution of a gunman who killed 13 people at the Fort Hood military base in 2009, the Pentagon said, in what would be an unprecedented ‌broadcast of a US execution. Nidal Hasan, a former Army psychiatrist, is set to become the first person to be executed by firing squad by the US military since 1945. The execution is scheduled for December 3 at the same sprawling Texas base where Hasan opened fire with a laser-sighted handgun in a medical facility. It comes amid heightened debate in the US over the death penalty following the botched lethal injection of a Tennessee woman last week. "It will be livestreamed. Details will follow," a Pentagon official ​told Reuters, speaking on the condition of anonymity.[1]

Defense Secretary Pete Hegseth, who championed the push to execute Hasan by firing squad, confirmed plans to livestream the execution in an X post. Media have ​sought to televise US executions in the past but have been blocked by the courts. No other country is known to televise or livestream a legal execution, ⁠experts said. Public executions have become exceedingly rare worldwide. Among countries known to conduct them in recent years are Iran and Taliban-run Afghanistan. Extrajudicial lynchings in the United States, often by white mobs targeting Black Americans, were ​public spectacles well into the 20th century. The last legally sanctioned public execution in the United States was conducted in 1936, death penalty experts said. Thousands watched that 1936 hanging, opens new tab of a young Black man who had ​been convicted of raping a white woman.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "US to livestream Army firing squad execution of Fort Hood shooter, Pentagon says" www.reuters.com, Phil Stewart, October 9, 2026 Link Access: https://www.reuters.com/world/us-livestream-army-execution-fort-hood-shooter-pentagon-official-says-2026-10-08/
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:

Jumat, 09 Oktober 2026

The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution

 
(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026", "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision", you may read also "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara" and on this occasion we will discuss about 'The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution'.

Convicted killer Christa Pike is awake and alert after surviving a failed execution attempt — and now, one of her doctors has revealed what she's told them so far. An anesthesiologist advising her team, Dr. Joel Zivot, told the BBC on Tuesday, October 6, that she has been taken off a ventilator and is able to communicate in a "basic way".[1]

Her lawyers said in a separate statement to the AP that she is "conscious, speaking, and continues to receive critical medical care". Per Zivot, the 50-year-old murderer "has some memories of being in the hospital but no memory, I believe, of the execution attempt." He also said she was able to recall her own name, but couldn't correctly guess the current date, believing it was still September.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Christa Pike Has ‘No Memory’ of Botched Execution, Believed It Was Still September When She Awoke", www.yahoo.com, Brian Particelli, 7 Oktober 2026, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2026, Link: https://www.yahoo.com/news/us/articles/christa-pike-no-memory-botched-150739942.html
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:
Langganan: Postingan (Atom)

Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia

  ( iStock ) Oleh: Tim Hukumindo Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai " Rekonstruksi Sistem...