Hukum Jual-Beli Tanah Garapan

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Akta Jual Beli Saham", "Hukum Jual-Beli Tanah Kavling", "How To Buy Land In Indonesia?", "How to Open a Police Report in Indonesia?" dan "Principles of Buying Land in Indonesia", pada perkuliahan Hukum Agraria kali ini akan dibahas mengenai 'Hukum Jual-Beli Tanah Garapan'.

Perkataan "garap" (bahasa Jawa) berarti "kerja". Tanah garapan berarti tanah yang dikerjakan. Di Jakarta arti tanah garapan lain sedikit. Orang menyebut "tanah garapan" kalau maksudnya tanah itu tadinya tanah kosong dan kemudian dikuasai secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi, Sesungguhnya yang terjadi ialah mula-mula orang "menyerobot" tanah kosong, biasanya tanah negara. Menyerobot dalam arti si pelaku langsung saja mendirikan bangunan di atas tanah itu, tanpa ada acara apapun, tentu saja juga tidak bayar sepeser pun. Kemudian bisa terjadi si penyerobot itu kemudian "menjual tanah garapannya" itu kepada orang lain. Dalam arti yang murni ia sebenarnya menjual "hak serobot". Sebab ia tidak ada hak apa pun atas tanah itu.[1]

Di Jakarta tanah garapan banyak sekali. Di daerah Slipi, di Kelurahan Harapan Mulia (Cempaka Putih) di daerah Kota (Jalan Kerajinan, Kebahagiaan dan lain-lain). Di Kampung Tanah Tinggi (Senen) terdapat banyak tanah garapan. Sebagian tanah garapan di Jakarta adalah bekas tanah partikelir. Dulu pemilik tanah partikelir itu disebut tuan tanah. Ada yang keturunan Cina ada pula keturunan Arab. Pada tahun 1958 Pemerintah Indonesia menyatakan melalui Undang-undang Penghapusan Tanah Partikelir (UU No. 1 Tahun 1958), semua tanah partikelir hapus dan menjadi tanah negara. Tanah-tanah itu kemudian banyak "diserobot" orang. Tanah serobotan itu sampai kini juga diperjualbelikan.[2]

Tanah garapan itu juga bisa terjadi dengan cara sebagai berikut. Tanah sudah dibebaskan oleh salah satu instansi Pemerintah. Maksud semula ialah untuk membangun perumahan pegawai. Tetapi karena satu dan lain hal tidak jadi. Lalu pegawai-pegawai instansi itu "menyerobot" saja dengan mendirikan bangunan di atasnya. Ada juga instansi yang kemudian membagi-bagikan tanah itu kepada pegawainya. Tampaknya cara ini resmi, tetapi sebenarnya instansi itu tidak berhak berbuat demikian. Tanah yang seperti itu pun banyak diperjualbelikan. Notaris yang baik tidak akan bersedia membuat akte mengenai tanah garapan. Sebab sebenarnya si penggarap tidak punya hak apa pun terhadap tanah itu, kecuali "hak serobot" yang telah disebut "tanah garap". Kalau Notaris membuat akte penjualan "hak serobot", berarti notaris itu mengakui adanya "hak serobot" itu. Hal mana adalah tidak pada tempatnya.[3]

Karena itu "jual-beli", juga dalam praktek disebut "pengoperan hak" dibuktikan hanya dengan surat di bawah tangan. Pada umumnya Lurah atau Ketua RT yang jadi saksi. Mereka ini minta imbalan yang seringkali sampai 1% dari harga jual. Tentu saja tidak ada aturan surat-surat apa yang perlu dalam acara transaksi itu. Semuanya tergantung kepada para pihak. Tetapi biasanya kepada pembeli diserahkan surat Ipeda (kalau ada) dan akte pengoperan hak sebelumnya. Apakah ada kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah di atas (tanah) garapan? Kemungkinan itu ada, dengan memohon kepada Gubernur setempat. Tetapi kecil sekali harapan untuk dikabulkan, sebab dasar hak permohonan itu adalah "penyerobotan". Berlainan dengan "tanah kavling" yang dasar hak memohon itu ialah surat penunjukan penggunaan tanah, yang resmi dan sah.[4] 

____________________

References:

1. "Praktek Jual Beli Tanah", Effendi Perangin, S.H., (Pengacara & Konsultan Hukum), Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1987, Hal.: 32.

2. Ibid., Hal.: 32.

3. Ibid., Hal.: 33.

4. Ibid., Hal.: 33.