Contoh Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operational) Batubara

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya, platform Hukumindo.com telah membahas perihal: "Contoh Surat Perjanjian Tabungan Berjangka", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai Contoh Perjanjian Kerjasama Operasional Batubara. Perhatikan contoh berikut:[1]

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (JOINT OPERATIONAL)

ANTARA

PT. SEMESTA BATUBARA MAKMUR

DENGAN 

PT. GALI BATUBARA TERUS

TENTANG EKSPLOITASI TAMBANG BATUBARA

DI KAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA 

KUTAI - KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 November 2012, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. John Wick, Lahir di Padang, pada tanggal 16 Juni 1967, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP Nomor: 123456789, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan yang diridhoi, Nomor: 30, Cempaka Putih, Jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang akan disebut di bawah ini: 

- Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan demikian untuk dan atas nama Perseroan PT. Semesta Batubara Makmur, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1970 dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, didirikan berdasarkan akta tanggal ....... Juli 2004 yang dibuat dihadapan Sukamti, S.H., M.H, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2005 Nomor: C-........................., Tahun 2005, yang akta pendirian dan Anggaran Dasar perseroan tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dengan Akta tanggal ...... Desember 2008 Nomor: 35, yang dibuat dihadapan Sutardi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ....... Mei 2009 Nomor: AHU-...................., tahun 2009;

- Perseroan Terbatas sebagai Pemegang Hak Kuasa Pertambangan di Kutai, Kalimantan Timur;

- Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Surya Enam Belas, Lahir di Bandung, pada tanggal 15 Februari 1974, Pengusaha, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP Nomor: 5958778668689, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Yang Berkelok Asri Nomor: 3, Jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang akan disebut di bawah ini: 

- Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan dengan demikian untuk dan atas nama Perseroan PT. Gali Batubara Terus, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat dihadapan Dewi Putri Anjani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ...... Agustus 2008, Nomor: AHU-................................ tahun 2008, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ...... Juni 2010 Nomor: ......., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 611; 

- Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan, dan PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang kontraktor alat-alat berat pertambangan. PIHAK PERTAMA adalah pemegang Hak Kuasa Pertambangan Batubara di Kutai, Kalimantan Timur. PIHAK KEDUA adalah Pemilik Kendaraan alat-alat berat yang akan menjadi mitra kerja, yaitu kerjasama operasi dalam hal ini;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah membuat dan menandatangani Memori of Understanding (MoU) tertanggal 1 Agustus 2012, mengenai:

1. Pengoperasian alat-alat berat yang berupa peralatan berat (heavy equipment) 4 Unit Dump Truck merk Hino serta 5 Unit Traktor merk Mitsubishi dalam rangka eksploitasi tambang Batubara di Kutai, Kalimantan Timur;

2. Mengangkut hasil Batubara dari site pertambangan di Kutai dengan menggunakan 20 Truck Tronton yang baru dibeli oleh PIHAK PERTAMA dan 20 Truck lainnya yang sudah dimiliki sejak 2 tahun terakhir ini. Bahwa 40 Truck itu akan dioperasikan 2 kali jalan setiap harinya. 

Bahwa di dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membentuk ikatan kerja sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO/Joint Operational);

Bahwa di dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kejasama operasi (joint operational) guna mensinergikan kemampuan, ketepatan, kesesuaian, keberhasilan, kelancaran dan keahlian untuk pelaksanaan Proyek Eksploitasi Pertambangan Batubara di Kutai, Kalimantan Timur. 

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Operasional, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Eksploitasi Pertambangan Batubara, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

BENTUK KERJASAMA

1. Bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, di antara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerjasama yang dimaksud; 

2. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberikan ijin hanya kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Objek Kerjasama Operasi di Lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;

3. PARA PIHAK setuju dan sepakat, bahwa pelaksanaan Proyek dilaksanakan melalui konsep Kerjasama Operasi ("KSO").

PASAL 3

OBJEK OPERASI

1. Objek kerjasama operasi pada perjanjian yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum;

2. PIHAK KEDUA akan mengoperasikan peralatan berat (heavy equipment) milik PIHAK KEDUA tersebut, dengan rincian sebagai berikut: a). Truk Penimbun (Dump Truck) sebanyak 4 Unit, hasil produksi Jepang dengan Merk HINO; b). Traktor sebanyak 5 Unit, hasil produksi Jepang dengan Merk Mitsubishi; c). Truk Tronton sebanyak 40 Unit, hasil produksi Jepang dengan Merk DHINA;

3. PIHAK KEDUA akan mengoperasikan Dump Truck dan Traktor sebanyak yang telah disebutkan dalam ayat 2, setiap hari kerja atau perbulannya x 25 hari kerja, dan mengoperasikan 40 Truk Tronton sebanyak 2 kali jalan (pulang-pergi), atau setiap harinya 80 kali pengiriman Batubara;

4. PIHAK KEDUA akan mengoperasikan peralatan berat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 2 Pasal ini, sesuai dengan lokasi/tempat, waktu dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 4

LOKASI OPERASI

Kerjasama operasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini akan dilakukan dan dilaksanakan dari site Pertambangan Batubara di Kutai, Kalimantan Timur ke Pelabuhan Simantele di Kalimantan Timur.

PASAL 5

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat satu sama lain bahwa Kerjasama Operasi ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Proyek Eksploitasi Pertambangan Batubara di Kutai, Kalimantan Timur;

2. Proses pelaksanaan Kerjasama operasi yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya untuk Proyek yang akan dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 6

KETENTUAN BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat bahwa Biaya Kerjasama Operasi, dengan rincian sebagai berikut: a). PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA untuk mengeksploitasi tambang batubara dengan mempergunakan kendaraan alat berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, adalah milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dikenakan biaya Rp. 350.000.000,- yang wajib dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini; b). Untuk biaya pengangkutan Batubara sesuai trayek lokasi operasi dengan objek operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, yang setiap harinya 80 kali pengiriman Batubara dikenakan biaya Rp. 160.000.000,-/per hari, atau per bulannya X 25 hari kerja atau semuanya sejumlah Rp. 4.000.000.000,- 

2. Cara pembayaran Objek Operasi adalah dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri yang harus dibayarkan disetiap akhir bulan, yaitu setiap tanggal 28, selama 60 bulan, oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Apabila akhir bulan merupakan hari libur, maka pembayaran dilakukan sebelum tanggal hari libur;  

3. Di dalam pengoperasian alat-alat berat dump truck dan traktor tersebut, maka operator ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sedangkan biaya bahan bakar solar untuk truck-truck tersebut ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku lima tahun setelah ditandatanganinya perjanjian ini, dan akan berakhir masa operasi dengan sendirinya pada tanggal 14 November 2017, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sewa 5 tahun, setelah berakhirnya masa jangka waktu 5 (lima) tahun periode pertama, dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 5 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka waktu objek kerjasama operasi dalam perjanjian ini.  

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melunasi pembayaran setiap bulannya, maka PIHAK KEDUA dapat memberikan surat teguran pelunasan tagihan disetiap keterlambatan waktu pembayaran, dengan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Perjanjian ini;

2. PIHAK PERTAMA berhak atas dioperasikannya objek operasi oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan biaya, waktu, jaminan dan cara pembayaran yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini;

3. PIHAK PERTAMA berhak atas pengoperasian Objek Kerjasama Operasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dan disetujui;

4. PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerjasama operasi, terhadap objek dan lokasi, selama jangka waktu, tempat dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut Perjanjian ini;

5. Segala kerusakan dari Objek Operasi menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (force majeure) akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang disepakati;

6. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa kerjasama operasional kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini;

7. PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan objek kerjasama tersebut seutuhnya setelah PIHAK PERTAMA menandatangani Surat Perjanjian ini dan membayarkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati sebelumnya;

8. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas Objek Operasi yang dioperasikan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini; 

9. PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan objek kerjasama kepada PIHAK PERTAMA meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunanya yang tetap, selama jangka waktu masa operasi;

10. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung biaya-biaya bahan bakar solar untuk truck-truck tersebut;

11. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran secara lunas terhadap Pengoperasian objek operasi, sesuai dengan ketentuan dan cara pembayaran dan sebagaimana telah disepakatai dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak;

12. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan serta mengirimkan instruktur yang akan mengoperasikan objek kerjasama operasi.

PASAL 9

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

1. PARA PIHAK bertanggungjawab secara penuh untuk keperduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan Perjanjian ini;

2. Dalam pelaksanaan kerjasama, apabila ada salah satu PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dan ditetapkan untuknya, maka PIHAK lainnya wajib mengambilalih kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dan ditetapkan untuknya, maka PIHAK lainnya wajib mengambilalih kewajiban dan tugas tersebut;

3. Pengambilalihan kewajiban dan tugas oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.2. Perjanjian ini, tidak membebaskan PIHAK yang diambil alih kewajiban dan tugasnya itu untuk mengganti segala kerugian, kerusakan dan kehilangan yang timbul atau diderita oleh Pihak Lainnya (termasuk biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban-beban);

4. Tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama adalah untuk mencarikan solusi pelaksanaan kerjasama operasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan Proyek yang dikelola secara terpadu (integrated management), maka Pengadaan peralatan dan perlengkapan yang merupakan milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek; 

2. Masing-masing PIHAK akan bertanggungjawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam Pelaksanaan Kerjasama Operasi, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja;

3. Masing-masing PIHAK akan bertanggungjawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja atau personil dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam Pelaksanaan Proyek Kerjasama Operasi;

4. Masing-masing PIHAK akan bertanggungjawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam Pelaksanaan Kerjasama Operasi, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara masing-masing PIHAK dengan tenaga kerjanya.

PASAL 11

PAJAK-PAJAK

1. Segala pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan Proyek akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PIHAK PERTAMA, sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini;

2. Pajak-pajak yang timbul dari alat-alat berat sesuai dengan tahun dan ketentuan lain yang mengaturnya, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sebagai Pemilik dari barang tersebut. 

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa:

a. Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang disyaratkan dalam Perjanjian ini;

b. Untuk melaksanakan Perjanjian ini atas dasar i'tikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi pada struktur organisasi Proyek, anggaran dasar, kepengurusan, pemilik saham PARA PIHAK dalam Perjanjian ini akan diberitahukan oleh PIHAK yang mengalami perubahan itu kepada PIHAK yang lain dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;

c. Penandatanganan Perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan setiap dan semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar yang berlaku bagi PARA PIHAK dalam Perjanjian ini;  

d. Masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya Perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijakan Pemerintah. 

PASAL 13

KORESPONDENSI

1. Segala surat menyurat yang berkaitan dengan PARA PIHAK akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut:

a. Apabila ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, maka dialamatkan kepada: PT. SEMESTA BATUBARA MAKMUR, alamat: Jl. Yang Benar 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760. Telp.: 021-8401619/Fax.: 021-8423929 Up. General Manager; 

b. Apabila ditujukan kepada PIHAK KEDUA, maka dialamatkan kepada: PT. GALI BATUBARA TERUS, alamat: Jl. Yang Lurus I, Nomor: 6, Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Telp.: 021-7221898/Fax.: 021-7255239. Up. General Manager.

2. Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faximili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (answerback) pada konfirmasi faximili pada pengiriman faximili. Setiap perintah atau pemberitahuan yang dikirim melalui e-mail akan dianggap sebagai bukan perintah atau pemberitahuan; 

3. Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14

SANKSI DAN DENDA

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran tiap bulannya sesuai dengan waktu dan cara pembayaran, maka dikenakan denda sebesar Rp. 30.000.000,-/Hari terhitung sejak setelah tanggal 28 disetiap akhir bulan;

2. Apabila PIHAK PERTAMA tetap tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga 3 bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA dapat menghentikan operasional alat-alat berat dan/atau menarik kembali Objek Operasi di bawah penguasaannya hingga sisa pembayaran dapat dilunasi;

3. Apabila Objek Operasi selama proses penghentiannya oleh PIHAK KEDUA melebihi selama waktu 3 bulan, maka PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam Perjanjian ini.

PASAL 15

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian;

PASAL 16

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Jangka waktu Kerjasama Operasi berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan akan berakhir apabila: a). Pelaksanaan objek operasi telah selesai dengan telah habisnya masa pelaksanaan Proyek, serta seluruh hak dan kewajiban antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maupun Pihak-Pihak di luar Perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan objek operasi telah terpenuhi semuanya; b). Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam Kerjasama Operasi; c). Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.

2. PARA PIHAK telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya di dalam perjanjian ini.

3. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 17

KERAHASIAAN

1. Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, masing-masing PIHAK bersedia untuk memberikan kepada PIHAK lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan proyek yang termasuk, namun, tidak terbatas pada dokumen-dokumen Perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan Proyek;

2. Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Perjanjian ini, PARA PIHAK menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotocopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini: a). Yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian PARA PIHAK atau; b). Yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah Pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau c). Yang diperoleh sendiri oleh PIHAK atau PARA PIHAK dari Pihak Ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut;

3. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK memilik hak dan kewenangan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini. 

PASAL 18

FORCE MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi force majeure;

2. Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut: a). Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia; b). Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; c). Perubahan Kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini; 

3. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;

4. Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut;

5. Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menyatakan bahwa force majeure dianggap tidak pernah terjadi. 

PASAL 19

BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia;

2. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; 

3. Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) hari;

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai, Kalimantan Timur.

PASAL 21

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam Perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara Tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan atau Addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari Perjanjian ini;

2. Apabila terdapat salah satu Pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing PIHAK;

3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditanda-tanganinya oleh masing-masing PIHAK.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditanda-tangani oleh Kedua belah Pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh Kedua belah Pihak

                           Jakarta, 14 November 20......

Pihak Pertama                                           Pihak Kedua

Ttd.                                                            Ttd.

(Ir. John Wick)                                          (Ir. Surya Enam Belas)

                                      Saksi-saksi

- Putra Perdana, S.H.                                 Rusdy Pare-pare, S.E.

- Muktaman Rohimin, S.H.                          Ali Sukamto, S.T.

*) Note: Sekedar pendapat, menurut hemat Penulis, kontrak KSO batubara sebagaimana dijabarkan di atas cukup baik, karena telah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan sebuah kontrak/perjanjian.

_______________

Referensi:

1. academia.edu

Contoh Surat Perjanjian Tabungan Berjangka

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya, platform Hukumindo.com telah membahas perihal: "Contoh Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai Contoh Surat Perjanjian Tabungan Berjangka. Perhatikan contoh berikut ini:[1]

PERJANJIAN TABUNGAN BERJANGKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ......................

Alamat: ...................... 

Selaku: Nasabah

Yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".

Nama: Hj. Hariyati Widyaningsih, S.E.

Alamat: Jalan Anggrek Blok C, Nomor: 4, RT/RW: 004/005, Kel. Kemayoran, Kecamatan: Bangkalan, Kabupaten: Bangkalan, Provinsi: Jawa Timur.

Selaku: Pelaku Usaha.

Yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk bekerja sama dalam usaha Tabungan Berjangka dalam kurun waktu 4 bulan terhitung dari tanggal ....... bulan .................. tahun 20.... s/d minggu ke-4 bulan .............. tahun 20....., dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyediakan Dana Tabungan;
2. Pihak Pertama menyerahkan bukti slip setoran (scan e-mail ke: hariatiwidyaningsih@gmail.com) sejumlah dana yang ditabung plus administrasi dengan melakukan Transfer ke Rekening Bank Mandiri Pihak Kedua di nomor rekening: 900-00-0449845-8 sebesar Rp. ..............................;
3. Pihak Pertama menyetujui prosedur pengembalian Dana Tabungan plus Manfaat 100% dari Modal Tabungan awal Pihak Pertama, yang diserahkan dari Pihak Kedua pada akhir periode jatuh tempo minimal minggu ke-4 (pada akhir bulan ke-4);
4. Pihak Pertama tidak berhak menarik Dana Tabungan dari Pihak Kedua sebelum berjalan selama 4 bulan;
5. Pihak Kedua akan mengembalikan sejumlah Dana Tabungan kepada Pihak Pertama beserta Manfaat sebesar 100% dari Nilai Tabungan pada akhir periode jatuh tempo minimal minggu ke-4. Dengan perincian sebagai berikut: a). Dana Tabungan: Rp. .............................; b). Manfaat 100%: Rp. .............................; c). Total Pengembalian Dana Tabungan: Rp. .......................................
6. Setelah Pihak Kedua mengembalikan Dana Tabungan dan Manfaat kepada Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan, maka Perjanjian ini dinyatakan selesai, dan masing-masing pihak tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab apapun.

Bangkalan, ...................................

Menyetujui Pihak Pertama                                     Menyetujui Pihak Kedua

Nasabah                                                                  Pelaku Usaha

Ttd.                                                                          Ttd.

(........................................)                                      (Hj. Hariyati Widyaningsih, S.E.)

_______________

Referensi:

1. madreview.net

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor

(Shutterstock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya, platform Hukumindo.com telah membahas perihal: "Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dana Pensiun", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Motor. Perhatikan contoh berikut ini:[1]

PERJANJIAN JUAL-BELI SEPEDA MOTOR

Bertanda-tangan di bawah ini:

Nama: ............................

NIK: ............................

Tempat/Tanggal Lahir: ............................

Alamat: ............................

Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama" (Penjual).

Nama: ............................

NIK: ............................

Tempat/Tanggal Lahir: ............................

Alamat: ............................

Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua" (Pembeli).

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor roda dua dengan keterangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Merk/Type: ............................

Jenis/Model: ............................

Tahun Pembuatan: ............................

Nomor Polisi: ............................

Nama Pemilik: ............................

Nomor Rangka: ............................

Nomor Mesin: ............................

Nomor BPKB: ............................

Isi Perjanjian:

1. Pihak Kedua (Pembeli) membayar uang senilai Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu Rupiah);

2. Pihak Pertama (Penjual) menyerahkan Sepeda Motor, BPKB, dan STNK kepada Pihak Kedua (Pembeli).

Demikian perjanjian ini dibuat, dan oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menandatangani surat perjanjian ini dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kab/Kota: ...................................

tanggal: .........../bulan: ......./tahun: .........

Pihak Pertama                                                       Pihak Kedua

Ttd.                                                                        Ttd.

(......................)                                                     (......................)

_______________

Referensi:

1. makalah.id

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dana Pensiun

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai: "Contoh Surat Permohonan Sita Jaminan", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas terkait Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dana Pensiun. Perhatikan contoh berikut ini:[1]

SURAT KUASA

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama: Tamijo

Pekerjaan: Pejuang Veteran

Alamat: ........

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama: Ladiyem

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat:............

Untuk pengambilan dana pensiun veteran, dikarenakan saya sudah lanjut usia. Segala resiko atau hal-hal yang ditimbulkan dari pelimpahan kuasa ini sepenuhnya, menjadi tanggungjawab saya. 

Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pagotan, 30 Mei 2016

Penerima Kuasa                                    Pemberi Kuasa

Ttd.                                                        Ttd.

Tamijo                                                  Ladiyem 

___________________

Referensi: 

1. id.pinterest.com, "Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang Di Bank 2021", diakses pada tanggal 5 Juli 2021, https://id.pinterest.com/pin/710020697488051400/

Contoh Surat Permohonan Sita Jaminan

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai: "Contoh Surat Penangguhan Penahanan", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas perihal: Contoh Surat Permohonan Sita Jaminan. Perhatikan contoh berikut ini.[1]

Jakarta, __ Juni 202__

Nomor : 2XX/PCB-X/MKA/VI/2_’

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Penggugat

Kepada Yth.:

Majelis Hakim Perkara Perdata Registrasi

No: XXX/Pdt.G/202_/PN. Jkt. Tim.

D/a : Jl. Dr. Sumarno, No.: 1, RT/RW: 007/004, Kel.: Penggilingan, Kec.: Cakung, Kota: Jakarta Timur, Provinsi: D.K.I. Jakarta. Kode Pos: 13210.

Telp.: 021-48703788.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kondisi terakhir atas objek perkara yang diberi semacam papan pengumuman tentang klaim kepemilikan oleh Tergugat serta  dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan perkara Perdata Nomor: XXX/Pdt.G/202_/PN. Jkt. Tim. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara: XYZ sebagai Penggugat Melawan: ZZZ sebagai Tergugat, dan dalam perkara a quo, Penggugat diwakili oleh YZY, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada “XXX Advocate” Law Office, beralamat di: Jalan Yang Terang dst., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX Februari 202_ (terlampir), hal mana sekarang proses pemeriksaan perkara masih berlangsung dalam tahap Replik.

Maka untuk menjamin agar gugatan a quo tidak merupakan upaya yang sia-sia dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung serta demi menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, serta untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga, untuk itu sangat beralasan Penggugat memohon agar terhadap objek jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan rincian sebagaimana berikut:

Alas Hak : XXX 

Penerbit : XYZ

Luas : ± ___ M2 (______meter persegi)

Alamat Objek Perkara : Jalan Yang Lurus dst.

Batas-batas : 

- Utara : _______;

- Selatan : _______;

- Timur : _______;

- Barat : ______;

Diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag). Dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo agar menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dimaksud dinyatakan sah dan berharga.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas diterimanya permohonan sita dimaksud kami ucapkan terima kasih. 

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

Ttd.

YZY, S.H., M.H.

_________________

Referensi:

1. Dokumentasi pribadi penulis.

Contoh Surat Permohonan Penangguhan Penahanan

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas perihal: "Contoh Surat Permohonan Grasi", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai: Contoh Surat Permohonan Penangguhan Penahanan. Perhatikan contoh berikut ini.[1]

Bekasi, 13 Desember 2011

Kepada:

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

RESORT KABUPATEN BEKASI

Di,

     Bekasi.

Perihal: Permohonan Penangguhan Penahanan an.  Tersangka SAMIN FIRMANSYAH Bin MARDI FIRMANSYAH

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama: MARDI FIRMANSYAH

Umur: 48 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat: Kp. Gombong Poncol, RT/RW: 005/002, Ds. Pasir Gombong, Kecamatan: Cikarang Utara, Kabupaten: Bekasi, Provinsi: Jawa Barat.

Bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2011, saya selaku pemohon/penjamin mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan terhadap anak kandung saya dengan identitas sebagaimana berikut:

Nama: SAMIN FIRMANSYAH

Umur: 24 Tahun

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Alamat: Kp. Gombong Poncol, RT/RW: 005/002, Ds. Pasir Gombong, Kecamatan: Cikarang Utara, Kabupaten: Bekasi, Provinsi: Jawa Barat. 

Yang ditahan di Rumah Tahanan Polres Kabupaten Bekasi sejak tanggal 9 Desember 2011 dalam perkara tindak pidana "Melakukan Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Apabila permohonan saya diterima/dikabulkan, maka saya sanggup dan bersedia:

1. Menjaga Tersangka agar tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan tindak pidana serta tidak akan mempersulit proses penyidikan;
2. Sanggup menghadapkan Tersangka sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan atau Peradilan;
3. Tersangka melaksanakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.  

Demikian Permohonan ini dengan sebenar-benarnya dengan harapan kiranya permohonan ini dikabulkan.

Hormat Saya,

Pemohon

Ttd.

MARDI FIRMANSYAH

___________________

Referensi:

1. https://contohsuratlengkap.org, diakses pada tanggal 02 Juli 2021, https://contohsuratlengkap.org/download/contoh-surat-penangguhan/contoh-surat-permohonan-penangguhan-penahanan

Cryptocurrency (termasuk Bitcoin) Sebagai Alat Pembayaran?

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas perihal: "Bitcoin di El-Salvador: Telah Disahkan Sebagai Alat Pembayaran", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai: Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran?

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa negara El-Salvador telah mengadopsi cryptocurrency (termasuk Bitcoin) sebagai alat pembayaran yang sah, ini yang pertama di dunia.[1] Hal ini cukup menarik dikarenakan yang pertama di dunia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana di Indonesia, apakah cryptocurrency (termasuk Bitcoin) bisa dijadikan alat pembayaran resmi yang diakui negara?

Cryptocurrency

Menurut www.akseleran.co.id., yang dimaksud dengan Cryptocurrency (termasuk Bitcoin) adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Kata “cryptocurrency” berasal dari gabungan dua kata, yaitu “cryptography” yang mempunyai arti kode rahasia, dan “currency” yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan.[2]

Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer.  Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan cryptocurrency. Penambang cryptocurrency adalah mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.[3]

Cryptocurrency (termasuk Bitcoin) Sebagai Alat Pembayaran?

Berdasarkan Undang-undang Mata Uang, kripto bukanlah alat pembayaran. Berdasarkan Undang-undang Mata uang aset kripto ini tidak bisa dijadikan alat tukar karena satu-satunya alat tukar yang sah hanya rupiah. Sehingga kita menyatakan aset kripto bukan alat pembayaran.[4]

Dengan demikian, mengacu pada Undang-undang Nomor: Tentang Mata Uang, maka alat tukar yang diakui di Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Oleh karena itu, di negara ini Cryptocurrency (termasuk Bitcoin) Bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Pada undang-undang dimaksud telah diatur bahwa Rupiah adalah Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

_________________

Referensi:

1. www.hukumindo.com, "Bitcoin di El Salvador: Telah Disahkan Sebagai Alat Pembayaran", Diakses pada tanggal 30 Juni 2021, https://www.hukumindo.com/2021/06/bitcoin-di-el-salvador-telah-disahkan.html

2. www.akseleran.co.id, "Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial", Oleh: Niko Ramadhani 26/01/2020, diakses pada tanggal 30 Juni 2021, https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/

3. Ibid.

4. www.detik.com, "Bitcoin Cs. Pernah Dipakai Jadi Alat Transaksi Narkoba di RI", diakses pada tanggal 30 Juni 2021, https://finance.detik.com/fintech/d-5624419/bitcoin-cs-pernah-dipakai-jadi-alat-transaksi-narkoba-di-ri?_ga=2.30210617.741702696.1625039542-739464815.1624920643

Contoh Surat Permohonan Grasi

(Stockfresh)

Oleh:

Tim Hukumindo

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Gugatan Pembatalan Lelang", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas perihal: Contoh Surat Permohonan Grasi.

Grasi yang dimaksud di sini secara sederhana adalah hak Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan pengampunan, pembebasan hukuman atau pengurangan hukuman kepada seseorang. Untuk mendapatkannya, diajukan surat dari Pemohon kepada Presiden sebagai Kepala Negara.

Salah satu kasus yang sukses dalam mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden R.I. adalah Annas Maamun (mantan Gubernur Riau). Berikut surat permohonan grasi beliau sebagaimana dikutip dari situs slideshare.net.[1]

KEPADA YTH

BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JALAN MERDEKA UTARA/JALAN VETERAN NO. 18

JAKARTA

Melalui

BAPAK KEPALA LEMBAGA KEMASYARAKATAN SUKAMISKIN

BANDUNG

                    DI BANDUNG

Lampiran: Satu Berkas

Perihal: Permohonan Pengampunan Pelaksanaan Hukuman atas nama H. ANNAS MAAMUN, Dari 7 Tahun menjadi 4 Tahun, dan Penghapusan Tuntutan Pidana dengan Menghentikan Tuntutan Hukum Perkara Pidana Pengesahan APBD Riau 2015, Nomor Perkara SprinDik 01/01/01 Tanggal 12 Januari 2015.

Dengan Hormat,

Nama: H. ANNAS MAAMUN

Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 17 April 1940, Umur: 78 Tahun.

Alamat: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.

Dengan ini perkenalkanlah saya menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya H. ANNAS MAAMUN, sejak 25 September 2014 hingga sekarang menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, dan sejak tanggal 14 April 2015 sampai sekarang dirawat di Poliklinik Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung atas Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014, kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 17 huruf b atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa selama pemeriksaan perkara a quo dilakukan, baik di tingkat Penyidik KPK, maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Bandung sangat sering menjalani kendala/hambatan gangguan sesak nafas, karena Saya H. ANNAS MAAMUN terus sakit dan ditambah usia sudah mencapai 78 tahun dan sudah uzur, pelupa serta sesak nafas sehingga sering tertunda meskipun akhirnya saya H. ANNAS MAAMUN dihukum dengan hukuman yang telah incraht van gewijsde selama 7 tahun.
3. Bahwa saat ini saya H. ANNAS MAAMUN telah dijadikan pula tersangka korupsi Provinsi Riau dalam pembahasan RAPBD 2015 TA 2015 meskipun pemeriksaan belum sempat dilakukan karena terus menerus dalam keadaan sakit (terlampir).
4. Bahwa melihat keadaan kondisi kesehatan saya tersebut, isteri beserta anak dan keluarga sangat prihatin karena kondisi kesehatan saya terus menurun dan diharuskan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter spesialis, diperburuk lagi usianya sudah lanjut (78 tahun), uzur, pikun, sering ketakutan, tidak mau tidur dan makan sangat berkurang serta tidak boleh banyak berpikir.
5. Bahwa dengan kondisi kesehatan saya H. ANNAS MAAMUN, umur 78 tahun yang semakin menurun dan sudah pikun, maka dengan segala kerendahan hati saya mengajukan permohonan agar berkenan kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan PENGAMPUNAN PELAKSANAAN HUKUMAN kepada saya H. ANNAS MAAMUN, dari 7 tahun menjadi 4 tahun penjara, sesuai dengan Pasal 14 Nomor (1) UUD 1945 yaitu Presiden dapat memberikan GRASI (PENGAMPUNAN) dan ABOLISI (PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERKARA) dengan menghentikan Penyidikan atas dugaan korupsi bersama-sama dalam Penambahan RAPBD TA 2015 Provinsi Riau.

Adapun Permohonan GRASI (PENGAMPUNAN) dan Permohonan ABOLISI (PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERKARA) ini, saya mengajukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, saya dipidana 7 tahun tanpa uang pengganti (tidak ada kerugian Negara, tidak ada harta yang disita) dan telah jalani 4 tahun 7 bulan dari hukuman pokok 7 tahun.
2. Bahwa saya sudah berusia 78 tahun dalam kondisi sakit-sakitan, dan bersama ini izinkanlah saya menyampaikan sebagai berikut: a). Sejak saya ditempatkan di Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung pada 5 Februari 2015 dan ditempatkan di Blok Timur Atas Nomor: 25, namun hanya beberapa hari ditempatkan di Blok Timur Atas Nomor: 25 tersebut, maka pada tanggal 14 April 2015 saya ditempatkan/dirawat di Poliklinik Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, kemudian sejak itu bolak-balik dirawat Rumah Sakit yang ada di sekitar Bandung, yaitu: 1). Rumah Sakit "Santosa" Bandung, sebanyak 6 Kali; 2). Rumah Sakit "Santo Yusuf" Bandung, sebanyak 3 kali; 3). Rumah Sakit "Hasan Sadikin" Bandung, sebanyak 1 kali; 4). Rumah Sakit "St. Boromeus" Bandung, sebanyak 1 kali; 5). Rumah Sakit "Hermina", sebanyak 1 kali; b). Sampai saat ini saya masih di rawat di Poliklinik Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung.   
3. Adapun penyakit yang diderita sesuai keterangan Dokter adalah: a). PPOK (COPD) akut, Dispepsia Syndrome (Depresi Berat) dan Gastritis/Lambung, Hernia dan hamper setiap hari sesak nafas; b). Setelah dirawat di Rumah Sakit di luas Poliklinik Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, saya terus dirawat di Poliklinik Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berada di Blok Hunian, karena setiap waktu membutuhkan pemakaian O2 (Oksigen), Surat keterangan sakit terlampir.
4. Bahwa saya H. ANNAS MAAMUN, yang beralamat di Jalan Perwira No. 1, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, terakhir menjabat sebagai Gubernur Riau periode 2014-2019, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir selama dua periode dan sebagai Bupati di Rokan Hilir dua periode berturut-turut.
5. Pendidikan: a). Tahun 1954, Tamat Sekolah Rakyat No. 1 Bagansiapiapi; b). Tahun 1957, Tamat Sekolah Guru B Negeri Bengkalis; c). Tahun 1960, Tamat Sekolah Guru A; d). Tahun 1968, Tugas Belajar PPSL Negeri Padang.
6. Selama perjalanan hidup saya telah mengabdi kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1960, mulai dari : a). Kepala Desa Bangko Kanan, Kecamatan Bangko (1960-1962); b). Guru SMP Negeri Bagansiapiapi, Riau; c). Kepala Seksi Pembangunan Desa pada Kantor Camat Bangko, Bagansiapiapi (1974-1976); d). Kepala Seksi Pembinaan Gotong Royong pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pekanbaru (1977-1981); e). Kepala Kantor Camat Rumbai (1982-1987); f). Pjs. Camat Rumbai (1988-1991); g). Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bengkalis/Eselon III.b (1992-1996); h). Kepala Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bengkalis (2000-2002); i). Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir (2002-2006); j). Bupati Kabupaten Rokan Hilir (2006-2011); j). Bupati Kabupaten Rokan Hilir (2011-2014); k). Gubernur Riau (2014-2019).

Selama mengabdi kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memperoleh penghargaan tingkat Nasional sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan Tahun 2013 dari Menteri PU atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Rokan Hilir, Predikat terbaik tingkat Kabupaten Se-Indonesia;
2. Piagam Penghargaan dari Presiden RI atas keberhasilan meningkatkan panganan, terutama peningkatan penghasilan padi di Kabupaten Rokan Hilir tingkat Kabupaten Se-Indonesia; 
3. Penghargaan dari Presiden RI Tahun 2008 atas keberhasilan Kota Bagansiapiapi sebagai Kota terbersih Se-Indonesia.

Penghargaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2007 dari Legiun Veteran RI;
2. Tahun 2008 dari Pangkap Pramuka Negara Malaysia;
3. Tahun 2009 Penghargaan dari Presiden RI "Peningkatan Ketahanan Pangan" di Kabupaten Rokan Hilir;
4. Tahun 2010 Penghargaan Pramuka Pusat, Jakarta;
5. Tahun 2011 Pena Mas dari PGRI Rokan Hilir;
6. Tahun 2011 Penghargaan dari Komandan Jenderal Akademi TNI Jakarta;
7. Tahun 2012 Penghargaan dari PWI Riau;
8. Tahun 2013 Penghargaan dari Presiden RI "Peningkatan Ketahanan Pangan" di Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai pertimbangan bersama ini dengan hormat kami lampirkan:

1. Permohonan Pengampunan dari PGRI Riau;
2. Permohonan Pengampunan dari Lembaga Melayu Riau;
3. Permohonan Pengampunan dari Persatuan Kepala Desa se-Provinsi Riau;
4. Daftar Riwayat Hidup Haji ANNAS MAAMUN;
5. Eksaminasi dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Universitas Trisakti, Jakarta, Magister Hukum;
6. Surat Keterangan Sakit;
7. Pemeriksaan dari Penyidik KPK yang dilaksanakan 4 kali pemeriksaan, namun tidak terlaksana karena H. ANNAS MAAMUN dalam keadaan sakit;

Demikian permohonan pengampunan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo), dan atas perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini. Demikianlah saya menghaturkan terima kasih.

Bandung, 16 April 2019

Hormat dari Saya

Yang Memohon

Ttd.

H. ANNAS MAAMUN

__________________________

Referensi:

1. Slideshare.net, "Surat Permohonan Grasi Annas Maamun", diakses pada tanggal 30 Juni 2021,  https://www.slideshare.net/DhaniIrawan1/surat-permohonan-grasi-annas-maamun