Customs Foreclosure Fraud 2022 Sets Record, Losses Exceed IDR 8.3 Billion!

(iStock)

By:

Team Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Mengenal Kamala Harris, Wakil Presiden AS", "I Have a Contract Whose Goods Have Not Been Delivered, How Do I Sue Under Indonesian Law?", "How To Report Online Scammer Or Fraud To The Police In Indonesia", "How to Open a Police Report in Indonesia?", "Beware of Scams Impersonating Love", "Elements of the Fraud According to Indonesia Criminal Law", you may read also "What Is the Difference Between Fraud and Embezzlement Under Indonesian Law?" and on this occasion we will discuss about 'Customs Foreclosure Fraud 2022 Sets Record, Losses Exceed IDR 8.3 Billion!'.

Rising Crime Rate

The number of frauds that 'profiteered' the name of the Directorate General of Customs and Excise (Ditjen Customs) of the Ministry of Finance was a record. As of November 2022, the number of frauds has reached nearly 7 thousand cases. In 2022 the number of fraud cases was 6,958, higher than in 2021 which was 2,491 cases, and in 2020 there were 3,284. For this fraud, the Directorate General of Customs and Excise said the total loss reached IDR 8.3 billion.[1] As the link above, this platform has discussed many topic about online fraud in Indonesia. It turns out that the number of crimes of this type in 2022 has increased. Of course it's very unfortunate, and it's good that we are more vigilant about this one crime.

"In 2021 there was a drop, and this year it was a record. We must convey, until November there were almost 7 thousand cases. Maybe now there are 7 thousand. This is a total loss of IDR 8.3 billion," said Head of the Sub-Directorate of Public Relations and Customs Counseling, Hatta Wardhana in a Media Briefing at the Customs and Excise Head Office, Jakarta, Thursday (22/12/2022). Hatta explained, the loss was calculated based on the money that had been transferred by the victim and reported to the Directorate General of Customs and Excise. He also said that the Directorate General of Customs and Excise managed to save IDR 12.6 billion from potential fraud. "Potentials that can be saved, they only told stories but didn't have time to transfer them. Just reported them to us. The potential is 12.6 billion," he said.[2]

Characteristics of Fraud By 'Profiting' from Customs

To prevent fraud, Hatta asked the public not to panic when contacted by fraudsters. According to him, fraudsters use the name of Customs so that the victim is more intimidated and complies with the wishes of the perpetrator. Hatta described the characteristics of fraud in carrying out the action. For example, asking for a levy with unreasonable reasons, such as a higher tax than the goods purchased. Fraudsters also often post uniformed profile photos and use business accounts, up to personal cell phone numbers.[3]

Fraud perpetrators also often threaten victims with threats of imprisonment and fines if the perpetrator does not comply. They also give a short time limit, for example to transfer money, so that the victim doesn't have time to think logically.Then ask for a number of payments to be directed to a personal account. Please note that payment of import duties and import taxes uses a billing code as a payment reference, not a personal account.[4]

People are asked to be more vigilant, especially on weekends and ahead of national holidays. The reason is that fraud is rife at this time because government and banking offices are closed, making it difficult for victims to confirm.[5]

Fraud Mode By 'Profiting' from Customs

Head of the Customs Public Relations and Counseling Sub-Directorate, Hatta Wardhana explained, the fraudulent use of the name of Customs and Excise was carried out through a certain mode. The romance mode is a fraud with an online introduction mode, then the perpetrator makes an intense approach. The perpetrator also promised to send goods or gifts to the victim.[6]

Another mode is the auction fraud mode. The perpetrators pretended to be auctioning goods confiscated by Customs. However, the auction price offered is quite skewed.[7]

Then there is the mode of fraud under the guise of an online shop that targets online consumers, both domestic and foreign buyers. There is also a diplomatic mode, by sending goods via diplomatic mail or passengers.[8]

Then there is the money laundering scam. This fraud mode is carried out by making acquaintances online, then enticing them to come and bring cash, or sending large cash gifts.[9] And if you have any legal issue with this topic, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Penipuan Catut Bea Cukai 2022 Cetak Rekor, Kerugian Tembus Rp 8,3 Miliar!", finance.detik.com., Oleh: Ilyas Fadilah, Diakses pada tanggal 1 Januari 2023, Link: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6475740/penipuan-catut-bea-cukai-2022-cetak-rekor-kerugian-tembus-rp-83-miliar

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. "Awas! Penipuan Catut Bea Cukai, Modusnya Lelang Online sampai Kencan Virtual", //finance.detik.com., Oleh: Ilyas Fadilah, Diakses pada tanggal 1 Januari 2023, Link: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6475576/awas-penipuan-catut-bea-cukai-modusnya-lelang-online-sampai-kencan-virtual

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

Mengenal Kamala Harris, Wakil Presiden AS

(gettyimages)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Small Islands of Indonesia Cannot Be Owned, But Can Be Managed by Investors", "Kisah Ketua MA Pertama, Mr. Koesoemah Atmadja", "Mr. Iskak Tjokroadisurjo, Membuka Kantor Hukum Pertama di Batavia" dan "Secuil Kisah Beracara Abraham Lincoln", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Mengenal Kamala Harris, Wakil Presiden AS'.

Biografi Singkat

Kamala Devi Harris (/ˈkɑːmələ/ kah-mə-lə; lahir 20 Oktober 1964) adalah seorang politikus dan pengacara Amerika Serikat yang menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-49. Seorang anggota Partai Demokrat, ia sebelumnya menjabat sebagai senator Amerika Serikat dari California dari 2017 hingga 2021, sebagai Jaksa Agung California ke-32 dari 2011 sampai 2017, dan sebagai Jaksa Distrik San Francisco.[1]

Pada 11 Agustus 2020, Joe Biden memilih Harris sebagai kandidat wakil presiden. Pada 7 November 2020, ia bersama Joe Biden menang dalam pemilihan umum. Harris menjadi keturunan India-Amerika, keturunan Afrika-Amerika, dan perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menduduki jabatan sebagai wakil presiden.[2]

Harris lahir di Oakland, California. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ibunya, Shyamala Gopalan, merupakan peneliti kanker dari India, sedangkan ayahnya, Donald Harris, merupakan ekonom asal Jamaika. Keduanya bertemu saat masih menjadi mahasiswa di Universitas California, Berkeley. Selain menjadi peneliti dengan gelar doktor dalam bidang nutrisi dan endokrinologi, Gopalan juga merupakan seorang aktivis hak-hak sipil. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat, Gopalan merasa menemukan keluarga di kalangan warga kulit hitam Bay Area. Aktivisme Gopalan turut membangun kesadaran politis Harris sejak usia muda.[3]

Karir Di Bidang Hukum

Pada 1990, Harris diangkat sebagai wakil jaksa wilayah di Alameda County, California, di mana dia digambarkan sebagai "seorang jaksa penuntut yang cakap dan memiliki masa depan yang baik". Pada 1994, Ketua Majelis California Willie Brown, yang saat itu sedang berkencan dengan Harris, menunjuk Harris sebagai Dewan Banding Asuransi Pengangguran Negara dan kemudian sebagai Komisi Bantuan Medis California. Harris mengambil cuti enam bulan pada 1994 dari tugasnya sebagai jaksa.[4]

Pada Februari 1998, Jaksa Wilayah San Francisco Terence Hallinan merekrut Harris sebagai asisten jaksa wilayah. Di sana, dia menjadi kepala Divisi Kriminal Karier, mengawasi lima pengacara lainnya, di mana dia menuntut kasus pembunuhan, perampokan, perampokan, dan pelecehan seksual - terutama kasus bramacorah. Pada 2000, Harris dilaporkan tidak setuju dengan asisten Hallinan, Darrell Salomon, atas Proposisi 21, yang memberikan jaksa pilihan untuk mengadili terdakwa remaja di Pengadilan Tinggi daripada pengadilan remaja. Harris berkampanye menentang tindakan tersebut. Harris mengajukan keluhan terhadap Salomon dan mengundurkan diri dari jabatannya.[5]

Pada Agustus 2000, Harris mengambil pekerjaan baru di Balai Kota San Francisco, bekerja untuk pengacara kota Louise Renne. Harris menjalankan Divisi Layanan Keluarga dan Anak yang mewakili kasus pelecehan dan penelantaran anak. Runne mendukung Harris selama kampanye untuk menjadi jaksa wilayah.[6] Karir selanjutnya adalah:[7]

• Jaksa Distrik San Francisco (2004–2011);
• Jaksa Agung California (2011-2017);
• Senat Amerika Serikat (2017–2021);
• Setelah terpilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat, Harris akan mengundurkan diri dari kursinya sebagai Senat sebelum menjabat pada 20 Januari 2021. Ia akan digantikan oleh Sekretaris Negara Bagian California Alex Padilla;
• Wakil presiden (2021–sekarang).

Setelah terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada pemilu 2020, Harris akan menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021. Dia akan menjadi wakil presiden wanita pertama, serta orang kulit berwarna pertama yang memegang jabatan tersebut sejak Charles Curtis, seorang penduduk asli Amerika, yang bertugas di bawah Herbert Hoover dari 1929 hingga 1933. Dia juga akan menjadi orang ketiga dengan keturunan non-Eropa yang diakui untuk mencapai salah satu jabatan tertinggi di cabang eksekutif, setelah Curtis dan mantan Presiden Barack Obama.[8]

Harris mengundurkan diri dari kursi Senatnya pada 18 Januari 2021, dua hari sebelum pelantikannya sebagai Wakil Presiden. Tindakan pertamanya sebagai Wakil Presiden adalah melantik penggantinya, Alex Padilla, dan Senator Georgia Raphael Warnock dan Jon Ossoff yang terpilih dalam pemilihan putaran kedua Georgia 2021.[9] 

____________________

References:

1. "Kamala Harris", //id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Kamala_Harris

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

Small Islands of Indonesia Cannot Be Owned, But Can Be Managed by Investors

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Mengenal Amal Clooney, Pengacara Cerdas Pasangan George Clooney", "What Are The Competences of The Religious Courts To Adjudicates In Sharia Economic Cases?", "Understanding 5 Steps Foreign Direct Investment In Indonesia" you may read also "Does Indonesia Implementing Citizenship By Investment?" and on this occasion we will discuss about 'Small Islands of Indonesia Cannot Be Owned, But Can Be Managed by Investors'.

Splashy Sales of Small Islands in Indonesia

The news about the plan to sell 100 islands in the Widi Archipelago, North Maluku has been in the spotlight. Reportedly, hundreds of island clusters which are believed to have an area of ​​10 thousand hectares will be offered through an auction system in New York, United States (US).[1]

The Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, through his spokesman, emphasized that the government already has laws and regulations which state that small islands cannot be fully owned by any party.[2] "Small islands can only be managed by private individuals or certain individuals with certain maximum area limits," said Jodi in an official statement, quoted on Sunday (4/12/2022).[3]

The author thinks this news is just exaggerating, because when investors are interested in a small island in Indonesia, in reality they have to go through the stages of investment law. News like this is presented in an unbalanced way without raising the legal aspects surrounding it. 

Legal Rules Concerning the Management of Small Islands in Indonesia

The Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment itself has explored the excitement about the plan to sell this island. Jodi explained that so far the Widi Islands have been managed by a private company, PT. Leadership Islands Indonesia (LII). Jodi ensured that LII already had management permits in accordance with the law with the local provincial government. Jodi also explained that the management permit was given a long time ago, but reportedly until now there has been no realization of its construction by PT LII.[4]

On the other hand, Jodi stated that if a small island management permit has been obtained by a company or national legal subject, then the investment cooperation process with foreign parties must also be carried out in accordance with statutory provisions. He emphasized that no party can own islands in Indonesia. However, those who are interested can ask for management permission.[5]

"Parties who are interested in managing, not owning, small island areas must obtain permission from the government. If there is a violation of statutory provisions, then there can be sanctions that can be imposed," said Jodi. In addition, Jodi also emphasized that Indonesia's sovereignty over all islands within the Indonesian archipelagic baselines need not be doubted and has been recognized by the international community.[6] And if you are interested in investing your money by managing small islands in Indonesia, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Heboh 100 Pulau Mau Dijual ke Investor, Luhut Angkat Bicara!", //finance.detik.com., Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Link: https://finance.detik.com/properti/d-6441827/heboh-100-pulau-mau-dijual-ke-investor-luhut-angkat-bicara

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

Mengenal Amal Clooney, Pengacara Cerdas Pasangan George Clooney

(gettyimages)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "After 10 Years of Marriage, This Man is Divorced by His Wife Because He is Addicted To Fishing", "Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila", "Mengenal Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Yang Juga Pengacara" dan "Secuil Kisah Beracara Abraham Lincoln", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Mengenal Amal Clooney, Pengacara Cerdas Pasangan George Clooney'.

Biografi Singkat

Amal Clooney (née Alamuddin; bahasa Arab: أمل علم الدين‎; lahir 3 Februari 1978) adalah seorang barrister Lebanon-Inggris di Doughty Street Chambers, yang mengkhususkan diri dalam bidang hukum internasional dan HAM. Klien-kliennya meliputi Julian Assange, pendiri WikiLeaks, dalam perjuangannya melawan ekstradisi; mantan perdana menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko; wartawan Mesir-Kanada Mohamed Fahmy; dan penerima Nobel Nadia Murad. Pada September 2021, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menunjuk Amal Clooney sebagai Penasihat Khusus untuk konflik Sudan di Darfur.[1]

Sejak masa kuliah, kemampuan Amal di bidang hukum sudah mendapatkan banyak pengakuan. Saat mengambil gelar master di New York University School of Law 2001 lalu, ia menerima penghargaan Jack J. Katz Memorial untuk keunggulannya dalam bidang hukum hiburan. Setelah menyelesaikan kuliah dan bekerja di berbagai kantor pengacara di New York, Amal kembali ke Inggris pada 2010. Saat itu kelahiran Lebanon tersebut menerima pekerjaan sebagai pengacara di Doughty Street Chambers, Inggris.[2]

Karir Sebagai Pengacara

Pada 2013, Amal telah ditunjuk oleh sejumlah komisi PBB termasuk sebagai penasihat Kofi Annan untuk Suriah dan sebagai penasihat bagi Ben Emmerson QC, rapporteur untuk HAM PBB. Agustus 2014, Amal dipilih menjadi salah satu dari tiga anggota komisi PBB untuk menyelidiki adanya pelanggaran peraturan perang di Gaza selama konflik Israel-Gaza. Namun kala itu ia harus menolak permintaan tersebut.[3]

"Ada berbagai laporan yang diterbitkan hari ini menyatakan bahwa saya telah ditunjuk sebagai salah satu dari tiga anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk Gaza. Saya merasa situasi di Jalur Gaza sangat mengerikan, terutama para korban sipil, dan saya percaya bahwa harus ada penyelidikan independen dan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan," ungkapnya kala itu. Keaktifannya di PBB menjadi salah satu alasan kedekatannya dengan George Clooney yang sama-sama aktif di kegiatan sosial. Kala itu sang aktor dikabarkan jatuh cinta pada Amal karena kecerdasannya.[4]

____________________

References:

1. "Amal Clooney", //id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Amal_Clooney

2. "Mengenal Lebih Dekat Amal Alamuddin, Pengacara Cantik Istri George Clooney", hot.detik.com., Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Link: https://hot.detik.com/hot-profile/d-2715086/mengenal-lebih-dekat-amal-alamuddin-pengacara-cantik-istri-george-clooney

3. Ibid.

4. Ibid.

After 10 Years of Marriage, This Man is Divorced by His Wife Because He is Addicted To Fishing

 

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Soedikno Mertokusumo, Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata", "Contoh Permohonan Talak Alasan Pertengkaran", "Contoh Gugatan Cerai Alasan Pertengkaran" you may read also "Gugatan Cerai di Tangerang" and on this occasion we will discuss about 'After 10 years of marriage, this man is divorced by his wife because he is addicted to fishing'.

Having a hobby that is too excessive can actually trigger a divorce. As happened to this couple from China. A woman sure-named Zhang filed for divorce from her husband of 10 years because of her fishing addiction. This hobby makes the husband often ignore his family.[1]

According to the divorce case documents issued by a court in Shandong Province, China, Zhang stated that she could no longer stand her husband's addiction to fishing. Every day the wife has to do all the household chores and take care of her two children without anyone's help.[2]

While her husband just lays on the sofa everyday playing on his cell phone. In the evening, he would go fishing with his friends, after eating dinner. Zhang had asked him many times to spend time with his wife and children. But his request was ignored and he prefers to hang out with friends. Until finally Zhang decided that divorce was the only option.[3]

"I get up at 6 every morning to prepare breakfast. I take the children to school before work. Every day it is I who wash the dishes, clean the house, pick up the children from school and help them with their homework... I am exhausted," Zhang explained in lawsuit documents, as quoted from Oddity Central. "But my husband wakes up after I prepare breakfast, and after work, he just lies on the couch and plays on his phone. After dinner he goes straight to fishing, often staying up all night," she continued.[4]

Tired and annoyed that his wife was always nagging and complaining, the man whose name is only known as Sun, agrees to a divorce. Mediation was carried out but only reached a stalemate. The court also granted Zhang's divorce request. But on the day of the trial, Sun was absent because he forgot and instead went fishing.[5] That's so funny, hired an attorney then.

Sun's behavior made the judge furious. The judge then scolded Sun and said that family was more important than fishing. "Fishing is not a bad thing, but there is always a limit to everything. After marriage, you have responsibilities as husband or wife, and parents. Don't put fishing before family," said the judge.[6] And if you have any legal issue with this topic, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "10 Tahun Menikah, Pria Ini Diceraikan Istri karena Ketagihan Mancing", //wolipop.detik.com., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-6466598/10-tahun-menikah-pria-ini-diceraikan-istri-karena-ketagihan-mancing

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

Soedikno Mertokusumo, Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata

(detik.com)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Kuasa Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama", "Soepomo, Penentang Paham Hak Individualistik Dan Turunannya", "Michelle Obama, Sekilas Karirnya Sebagai Pengacara", "Mengenal Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK Pertama", "Mengenal Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Yang Juga Pengacara" dan "Mengenal Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Pertama", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai ''.

Biografi Singkat

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Ia menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (1971) dengan disertasi Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia.[1]

Sudikno memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung(1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasihat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. Sampai akhir hayatnya, ia tetap aktif mengajar S2 dan S3 Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.[2]

Pada hari Kamis, 1 Desember 2011 pada pukul 04.15 WIB, ia meninggal dunia setelah dirawat di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Penghargaan: 1). Satyalancana Penegak, 5 Oktober 1973; 2). Satyalancana Karya Satya TK 1, 27 Februari 1987; 3). Bintang Jasa Utama, 6 Agustus 1998; 4). Anugerah Sewaka Winayaroha, 4 Desember 2007.[3]

Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata

Wakil Dekan FH UGM bidang akademik, Dr. Sigit Riyanto, S.H., LLM menuturkan almarhum merupakan ahli hukum yang paripurna baik sebagai akademisi, serta berpengalam sebagai hakim dan praktisi di bidang hukum. Beliau merupakan ketua tim hukum Keraton Jogjakarta hingga akhir hayatnya dan sangat penting dalam mengawal keraton dari segi hukum, ujarnya.[4]

Selain itu, almarhum Prof. Sudikno memberi sumbangan sangat besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah buku bahan ajar yang jadi rujukan mahasiswa di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia. Beberapa buku yang diterbitkan di antaranya adalah Mengenal Hukum (sebuah pengantar) terbitan 1986. Buku beliau sudah lebih dari 30 tahun dan masih dipakai hingga kini terutama yang berkaitan dengan teori hukum dan perdata, tuturnya.[5]

Sigit Riyanto sendiri sendiri pernah diajar oleh almarhum ketika pertama kali menjadi mahasiswa. Dalam interaksinya, dia menilai sosok Prof. Sudikno adalah figur yang santun, bijak tetapi juga cerdas. Sosoknya juga memberi teladan bagi mahasiswa dan kolega untuk menjadi akademisi sekaligus mahluk sosial di masyarakat. Beliau mengajarkan hal-hal fundamental dalam memahami ilmu hukum sehingga jadi bekal yang bermanfaat, tambahnya.[6]

Sementara itu, Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi, Perencanaan, Pengembangan, dan SDM, Ir. Adam Pamudji Rahardjo, M.Sc., Ph.D mengatakan seluruh sivitas akademika berbela sungkawa dengan kepergian Prof. Sudikno. Almarhum merupakan sosok yang sarat prestasi dan dedikasi serta aktif mengembangkan pemikiran dan tenaganya untuk dunia hukum. Hal yang perlu dicontoh adalah semangat beliau dalam menyebarkan ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Semoga sumbangsih beliau jadi contoh bagi generasi berikutnya, tuturnya.[7] 

____________________

References:

1. "Sudikno Mertokusumo", www.belbuk.com., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://www.belbuk.com/sudikno-mertokusumo-pn-186.html

2. Ibid.

3. Ibid.

4. "Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Sudikno Berpulang", www.ugm.ac.id., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://www.ugm.ac.id/id/berita/3865-guru-besar-fakultas-hukum-prof-sudikno-berpulang

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

Contoh Surat Kuasa Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "R. Soeprapto, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia", "10 Mega-Corruption Cases with the Largest Losses in Indonesia", "Contoh Permohonan Talak Alasan Pertengkaran" dan "Contoh Permohonan Cerai Talak Istri Hilang/Ghoib (Muslim)", "Contoh Permohonan Isbat Nikah Contentius (Muslim)", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Kuasa Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama'.

SURAT KUASA ISTIMEWA

(MENJATUHKAN TALAK)

 

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua satu, telah datang menghadap saya KASMAN SUPRIATNO, S.H. Panitera Pengadilan Agama Sumber, telah saya kenal atau diperkenalkan kepada saya :

Nama : HASANUDIN bin ACIM ( Prinsipal )

Umur : …..  tahun

Agama : Islam

Pekerjaan :

Tempat kediaman di : ……………………….. ( tulis secara lengkap )

 

Telah memberikan kuasa / mewakilkan kepada seorang laki – laki :

Nama : XY, S.H.

Umur : …..  tahun

Agama : Islam

Pekerjaan :

Tempat kediaman di : ………………………... ( tulis secara lengkap ) 

------------------K  H  U  S  U  S------------------

Untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai Pemohon untuk datang menghadap sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sumber dalam Perkara Nomor …./Pdt.G/ 2021/ PA.Sbr., untuk menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama:

TURMINI binti KOSIM

Dengan Ucapan Sighat Talak sebagai berikut :

Saya XY, S.H.  Penerima Kuasa yang telah menerima taukil dari Pemohon HASANUDIN bin ACIM, bertindak untuk dan atas nama Pemohon  HASANUDIN bin ACIM.

Dengan ini saya menjatuhkan talak Pemohon satu raj’i yang pertama terhadap Termohon sebagai isterinya yang bernama ;

TURMINI binti KOSIM

Demikian Surat Kuasa Istimewa menjatuhkan talak ini saya buat mengingat sumpah jabatan sebagai Panitera Pengadilan Agama Sumber dan telah saya bacakan serta jelaskan maksud isi surat kuasa tersebut di atas kepada para penghadap dan setelah itu para penghadap membubuhkan tanda tangan di hadapan saya .

Pengadilan Agama Sumber,

Panitera,

KASMAN SUPRIATNO, SH.

Yang menghadap:

Pemberi Kuasa                                         Penerima Kuasa,

 

Ttd.                                                            Ttd.

Meterai Rp 10.000,-

HASANUDIN bin ACIM                         XY, S.H.

____________________

References:

1. "Surat Kuasa Istimewa Ikrar Talak", //sugalilawyer.com., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://sugalilawyer.com/surat-kuasa-istimewa-ikrar-talak/

R. Soeprapto, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia

(historia.id)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "10 Mega-Corruption Cases with the Larges Losses in Indonesia", "Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila", "Mengenal Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Pertama" dan "Mengenal Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Yang Juga Pengacara", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'R. Soeprapto, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia'.

Biografi Singkat

Soeprapto lahir 17 Maret 1896 dengan ayah seorang Controlleur pajak di Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian, Soeprpato menamatkan ELS (Europesche Lagere School) pada tahun 1914 dan melanjutkan studi ke Sekolah Hakim di Batavia, selesai tahun 1920 bersama dengan Wongsonegoro, Isqak, dan Mas Soemardi. Setelah lulus, ia ditempatkan di Landraaad (Pengadilan untuk kaum Bumi Putera) di Tulungagung dan Trenggalek. Kemudian, ia dipindahkan ke berbagai kota seperti, Surabaya, Semarang, Demak, Purworejo, Bandung, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar sampai Mataram (Pulau Lombok). Dalam rentang tahun 1937-1941 hakim Soeprapto menjabat Kepala Landraad Cheribon-Kuningan, dilanjutkan ke Salatiga-Boyolali, dan ke Banyuwangi menjadi pengawas hukum di Karesidenan Besuki. Ketika Jepang datang pada bulan Maret 1942, Soeprapto menjabat Kepala Pengadilan Karesidenan Pekalongan.[1]

Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pindah ibu kota ke Yogyakarta hingga memperoleh kedaulatan pada 27 Desember 1949, Soeprapto tetap bekerja di pengadilan Keresidenan Pekalongan. Hingga Indonesia kembali lagi ke Jakarta pada tahun 1950 yang sejak 1920 berkarier di kehakiman, mulai memasuki kamar penuntut umum. Atas jasa-jasa dan perjuangannya menegakkan citra kejaksaan, R. Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Patungnya kini tegak berdiri di halaman depan Gedung Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.[2]

Delapan tahun setelah Jepang tiba di Indonesia, Soeprapto akhirnya menjabat sebagai Jaksa Agung ada 28 Desember 1950. Sebelum menjabat sebagai Jaksa Agung, ia sempat menjadi hakim anggota Mahkamah Agung.[3] Jaksa Agung R. Soeprapto diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 1 April 1959.[4]

Sosok Jaksa yang Tegas

Sebagai jaksa Soeprapto sangat tegas. Ia tidak segan menjatuhkan hukuman mati. Seperti yang dijatuhkan terhadap Kutil, jagoan dari Talang, Tegal. Semula ia pemangkas rambut, tetapi revolusi telah mengantarkannya sebagai pemimpin lokal AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia), dan bermarkas di gedung Bank Rakyat, Talang. Mereka merampas rumah pegawai Belanda dan pedagang kaya lalu membagikan kepada rakyat miskin. Akhir gerakannya ini menjadi tidak terkendali.[5]

Pada 4 November misalnya, dua orang pemimpin perjuangan Tegal dan wakil ketua KNI (Komite Nasional Indonesia) Tegal, terbunuh di Talang. Maka, ketika Kutil diadili, masyarakat membelanya. Di pengadilan, Kutil mengakui semua pembunuhan yang dilakukannya. Dalam kondisi seperti itulah, Hakim Soeprapto harus mengambil keputusan. Dan ia memilih alasan-alasan hukum, bukan politik. Siapa pun, tidak boleh melakukan pembunuhan tanpa proses hukum. Kutil yang telah terbukti di meja hijau melakukan serangkaian pembunuhan, akhirnya 21 Oktober 1946, dijatuhi vonis mati. Ia tercatat sebagai penerima vonis mati pertama di Indonesia setelah masa kemerdekaan.[6]

Pada zaman Belanda dan Jepang, Soeprapto telah empat kali menuntut hukuman mati bagi perkara pembunuhan sadis. Soal vonis mati tetap dianggapnya perlu sampai ketika ia menjabat Jaksa Agung. Ketika sejumlah perkara besar terjadi tahun 1958, seperti Peristiwa Cikini, peledakan granat saat Presiden Soekarno di SD Cikini. Soeprapto menganggap tepat saatnya dilaksanakan hukuman mati, karena begitu banyak jatuh korban jiwa tewas akibat peristiwa itu. Soeprapto wafat pada 2 Desember 1964. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.[7]

____________________

References:

1. "R. Soeprapto (Jaksa Agung)", id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/R._Soeprapto_(jaksa_agung)

2. Ibid.

3. "Sosok Jaksa Agung R Soeprapto yang Kini Jadi Nama Flyover di Bandung", www.detik.com., Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, Link: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6409906/sosok-jaksa-agung-r-soeprapto-yang-kini-jadi-nama-flyover-di-bandung

4. Wikipedia., Op.Cit.,

5. www.detik.com., Op.Cit.

6. www.detik.com., Op.Cit.

7. www.detik.com., Op.Cit.