Halimun Mountain Management Admits Illegal Mining Has Been Exist for a Long Time

 

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Contoh Surat Permohonan Pengangkatan Anak Secara Mandiri", "Another Unique Case, Judge Marrying Divorce Plaintiff Becomes Second Wife", you may read also "These are 4 Legal Cases that Have Befallen the Elderly in Indonesia" and on this occasion we will discuss about 'Halimun Mountain Management Admits Illegal Mining Has Been Exist for a Long Time'.

Acting Head of the Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS) Lebak area, Pitra Panderi, confirmed that illegal mining activities are still rampant in his area. The mining pits are said to have been operating for a long time even though they have been frequently closed. "Yes, Gurandil's activities have been going on for a long time," said Pitra when contacted, Thursday (16/2/2023).[1]

Pitra explained that there are illegal mining locations throughout the GHSNP area. In Lebak itself, this activity was identified in Cibeber, Lebak Gedong and other areas. He could not yet detail the number of illegal gold mining pits in GHSNP. But the number is estimated there are many. "(Illegal mining pits) the exact number must look at the data, it's roughly a lot," he said. Miners, said Pitra, are local residents. They are looking for gold illegally to meet the necessities of life.[2]

"In the villages there, local people who have been mining gold for years," he explained. Pitra said, there have often been actions to close mining pits. Miners will return to opening holes because there is no other guarantee to work. "It has been coordinated with the law enforcement division of the Ministry of Environment and Forestry, so the authority is there and they already understand that too. We have stepped there," he explained. "Besides that, the Regent has also closed in 2020. Due to the needs of the villager, it's been closed and opened again. So in my opinion there can't be a single solution. You have to convince the public that it's not good, it's not just a solution for the single person who is 'naughty' is arrested, imprisoned, prosecuted but indeed needs to educated also," he concluded.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Pengelola Gunung Halimun Akui Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak Lama", news.detik.com., Diakses pada tanggal 17 Februari 2023, Link: https://news.detik.com/berita/d-6573306/pengelola-gunung-halimun-akui-pertambangan-ilegal-sudah-ada-sejak-lama

2. Ibid.

3. Ibid.

Contoh Surat Permohonan Pengangkatan Anak Secara Mandiri

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Children in Situbondo Sue Biological Father for Fear of Inheritance Going to Stepmother", "Contoh Surat Permohonan Aanmaning (Teguran)", "Contoh Permohonan Perwalian Anak" dan "Contoh Permohonan Asal Usul Anak", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Permohonan Pengangkatan Anak Secara Mandiri'. Secara mandiri di sini berarti tidak menggunakan jasa advokat. Berikut contoh sebagaimana dimaksud:[1]

Perihal: Permohonan Pengangkatan Anak

Palopo, 20 Januari 2022

Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Palopo

         Di tempat.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ambo Nai : Usia 45 tahun, lahir 6 Agustus 1977 di Palopo, Agama: Islam, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Alamat Jl. Mungkasa, No. 470 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo.

2. Tenri : Usia 45 tahun, lahir 8 September 1977 di Palopo, Agama: Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Mungkasa, No. 470 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 8765.PK.2007.000886 tanggal 10 November 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum mendapatkan keturunan;
3. Bahwa sejak anak tersebut masih dalam kandungan, kedua orang tuanya sudah menyampaikan kepada Para Pemohon supaya anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon ketika lahir untuk dijadikan sebagai anak angkat demi kebaikan masa depan anak tersebut;
4. Bahwa anak tersebut lahir di Palopo pada tanggal 27 Februari 2015 sesuai  dengan Akta Kelahiran Nomor: 7678-LU-87632015-8926, tanggal 03 Maret 2015 dari orang tua kandung Dana dan Yeni;
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Para Pemohon telah menerima penyerahan anak yang bernama Siti Ampa untuk diambil sebagai anak angkat;
6. Bahwa antara Para Pemohon dengan anak tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung anak tersebut adalah keponakan Pemohon II;
7. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena tidak mampu membiayai hidup dan pendidikan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa kedua orang tua kandung anak menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena kedua orang tuanya menjadi TKI di Negara Thailand sampai saat ini;
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 kedua orang tua kandung anak tersebut datang dari Negara Thailand untuk melahirkan di Palopo;
10. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 kedua orang tua kandung dari anak tersebut kembali ke Negara Thailand karena keduanya masih berstatus sebagai TKI di Negara Thailand sampai saat ini;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara dan menghidupi anak tersebut karena Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap, yakni Pegawai Negeri Sipil;
12. Bahwa maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk kepentingan anak itu sendiri di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Siti Ampa adalah anak angkat sah Para Pemohon;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Para Pemohon.
4. Ex aequo et bono.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya dapat diberikan Penetapan Pengangkatan Anak. Terima kasih.

Hormat kami,

Para Pemohon,

Meterai Rp. 10.000,-

Ttd.

(Ambo Nai)

Ttd.

(Tenri)

____________________

Reference:

1. "Permohonan Pengangkatan Anak Contoh", www.pn-palopo.go.id., Diakses pada tanggal 17 Februari 2023, Link: https://www.pn-palopo.go.id/images/files/template-permohonan/permohonan-pengangkatan-anak-contoh.pdf

Children in Situbondo Sue Biological Father for Fear of Inheritance Going to Stepmother

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Legal Vacuum, Courts in Spain in Favor of Nudists", "Indonesian Immigration Launches Pre-Investment Visit Visa, These are the Requirements", you may read also "Woman in Lampung Arrested for Remarrying Without Husband's Permit" and on this occasion we will discuss about 'Children in Situbondo sue biological father for fear of inheritance going to stepmother'.

A child named Nofiandari Safira (26) in Situbondo, East Java, is suing his biological father, Bambang Purwadi (53). Nofiandari sued because she was afraid that her inheritance would go to her stepmother.. The inheritance is in the form of two plots of land and buildings in the Paowan Indah Housing Complex, Block C Number 7 and Block C Number 8 which have now been merged. As well as two savings with a total of IDR 160 million. The inheritance being sued for by an only child was actually the property of the marriage between Bambang Purwadi and Aida Nurmala (the plaintiff's mother). Aida herself died in July 2021.[1]

Currently, Bambang has remarried in a series with Anik Indrawati in November 2022. Bambang Purwadi's attorney, Ide Prima, said Nofiandari was worried that his mother's inheritance would fall to other parties. The estate inherited from his late mother has never been divided among the heirs, namely his own father, himself and his grandmother. He said the treasure was a relic from when his mother was still alive. "Basically, the child and grandmother are worried that the property left by their mother will fall into the hands of another party. Namely, his father's new wife," explained Ide.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Anak di Situbondo Gugat Ayah Gegara Takut Warisan Jatuh ke Ibu Tiri", news.detik.com., Diakses pada tanggal 3 Februari 2023, Link: https://news.detik.com/berita/d-6548983/anak-di-situbondo-gugat-ayah-gegara-takut-warisan-jatuh-ke-ibu-tiri

2. Ibid.

Legal Vacuum, Courts in Spain in Favor of Nudists

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Indonesian Immigration Launches Pre-Investment Visit Visa, These are the Requirements", "Unique Case, Accounts of Bird Sellers in Madura Blocked by the Corruption Eradication Commission (KPK)", "Woman in Lampung Arrested for Remarrying Without Husband's Permit", "The Case of Fake Doctors in Indonesian Soccer" you may read also "The 4 Weirdest Judges' Verdicts" and on this occasion we will discuss about 'Legal Vacuum, Courts in Spain in Favor of Nudists'. One more unique case, this time it happened in Spain. Check out the story as reported by Reuters as follows.

A Spanish high court has ruled in favour of a man who was fined for walking naked through the streets of a town in the region of Valencia and later tried to attend a court hearing in the nude. In a statement, the region's high court said it had struck down an appeal against a lower court decision to annul fines handed out to the man for being naked in the streets of Aldaia, a town on the outskirts of the regional capital.[1]

The court, however, acknowledged a "legal vacuum" in Spanish law regarding public nudity. Alejandro Colomar, 29, was filmed arriving at court wearing just a pair of hiking boots before being ordered to put more clothes on to enter the building. At his trial, he argued that the fines infringed on his right to ideological freedom.[2]

He told Reuters he began stripping off in public in 2020 and has received more support than insults when walking about naked, although he was once threatened with a knife. "The fine doesn't make any sense," he said. "They accused me of obscene exhibitionism. According to the dictionary that implies sexual intent and (that) has nothing to do with what I was doing." Public nudity has been legal in Spain since 1988. Anyone can walk naked down a street without being arrested, but some regions such as Valladolid and Barcelona have introduced their own laws to regulate nudism, especially away from the beach. The court noted that Aldaia has no law prohibiting nudism.[3]

The Valencia court ruled Colomar had "limited himself to remaining or circulating naked at different times in two different streets of Aldaia," and his behaviour did not imply an "alteration of citizen security, tranquility or public order".[4] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Spanish high court backs man's right to walk naked in the street", www.reuters.com., Diakses pada tanggal 7 Februari 2023, Link: https://www.reuters.com/world/europe/spanish-high-court-backs-mans-right-walk-naked-street-2023-02-03/

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

Indonesian Immigration Launches Pre-Investment Visit Visa, These are the Requirements

 

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Woman in Lampung Arrested for Remarrying Without Husband's Permit", "Knowing the Terms of Visiting Visa in Indonesia", "Does Indonesia Implementing Citizenship By Investment?" you may read also "Indonesia Launches Second Home Visa" and on this occasion we will discuss about 'Indonesian Immigration Launches Pre-Investment Visit Visa, These are the Requirements'.

The Directorate General of Immigration officially launched the Pre-Investment Visit Visa service on Wednesday (8/2/2023). "Through the Pre-investment Visit Visa, Immigration makes it easy for world-class investors to come to Indonesia in order to study and review business potential in the sectors they are targeting," said Public Relations Sub-coordinator of the Directorate General of Immigration Achmad Nur Saleh, in a written statement, Wednesday (8/2 /2023).[1]

The Pre-Investment Visa is considered as a solution to create an increasingly conducive investment climate for middle to upper class Foreign Citizens (WNA). In addition, added Achmad, foreigners can also take care of investor administration with the Investment Coordinating Board (BKPM), lawyers and notaries. "So, foreigners can prepare everything optimally," he said.[2]

Terms and how to make a Pre-Investment Visit Visa

For your information, the validity period of the Pre-Investment Visit Visa is 180 days with a Non-Tax State Revenue (PNBP) fee of IDR 6 million. Pre-investment Visit Visa can be submitted online through the website molina.imigration.go.id. "The applicant does not need a guarantor or sponsor in Indonesia," said Achmad. Here's how to apply for a Pre-Investment Visit Visa:[3]

1. Before filling an application, foreigners need to register an account first;
2. Foreigners can 'log-in' and 'fill out' the available forms;
3. If all data is confirmed is correct, the process continues to the payment page;
4. Payment can be made with a credit or debit card bearing the Visa, Mastercard or JCB logo. The card used does not have to be in the name of the foreigner concerned;
5. If the application and payment have been completed, the foreigner will receive a visa document in electronic form sent via e-mail.

And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Imigrasi Luncurkan Visa Kunjungan Pra-Investasi, Ini Syaratnya", travel.kompas.com., Diakses pada tanggal 11 Februari 2023, Link: https://travel.kompas.com/read/2023/02/10/110700427/imigrasi-luncurkan-visa-kunjungan-pra-investasi-ini-syaratnya

2. Ibid.

3. Ibid.

Woman in Lampung Arrested for Remarrying Without Husband's Permit

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Trapped in Debt, Asking for a Solution to the Shaman, Tasikmalaya Residents Even Lose IDR 10 Million", "The Case of Fake Doctors in Indonesian Soccer", "These 5 Types of Online Fraud You Should Avoid" you may read also "The Murder Case of Anjani Bee, which is Still a Mystery" and on this occasion we will discuss about 'Woman in Lampung Arrested for Remarrying Without Husband's Permit'.

A woman in Tulang Bawang district, Lampung province, initials: YL, was reported to the police for remarrying without her husband's permit. YL has also been arrested and made a suspect. YL was reported by her husband, AD, to the Tulang Bawang Police because she remarried to another man. AD is YL's second husband, after divorcing her first husband.[1]

"Yes, it's true, AD's husband from YL came to the office with evidence and a marriage certificate. In the report, the victim was hurt and felt betrayed because his wife remarried. Even the marriage was carried out without his knowledge and consent, aka secretly," said Kasatreskrim (Head of the criminal investigation unit) Tulang Bawang District Police, AKP (Assistant Commissioner of Police) Dailami. Dailami revealed, when carrying out her third marriage, YL attached evidence of a divorce certificate from her first husband. In fact, after divorcing her first husband, YL has been married to AD since 2020.[2]

"The suspect YL entered into her third marriage by showing a divorce certificate with her first husband and making a statement on a stamp duty that she was ready to take responsibility for her marriage so that the prince and witnesses were sure that YL's status was a widow. Even though she had been legally married to the victim AD since 2020," he explained. YL was then summoned by the police and named a suspect. For this act, YL was named a suspect by violating Article 279 subsidiary 280 more subsidiary 284 of the Criminal Code with a penalty of 7 years in prison.[3]

"This suspect came to the Tulang Bawang Barat Police Headquarters after being summoned as a witness. There he admitted that he had married without the consent of a legal husband or committed adultery. After the case was held, we then named YL as a suspect," said Dailami.[4] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Wanita di Lampung Ditangkap gegara Nikah Lagi Tanpa Sepengetahuan Suami", news.detik.com., Tommy Saputra, Diakses pada tanggal 2 Februari 2023, Link: https://news.detik.com/berita/d-6544198/wanita-di-lampung-ditangkap-gegara-nikah-lagi-tanpa-sepengetahuan-suami

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

Trapped in Debt, Asking for a Solution to the Shaman, Tasikmalaya Residents Even Lose IDR 10 Million

 

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Legally Declared Dead, Residents Sue the Bandung Population and Civil Registry Service!", "These are 4 Legal Cases that Have Befallen the Elderly in Indonesia", "Another Unique Case, Judge Marrying Divorce Plaintiff Becomes Second Wife", "5 Interesting Cases that Become the Jurisprudence of the Supreme Court in Indonesia" you may read also "Umrah Pilgrim Fraud with Low Cost Mode in Bogor Happens Again" and on this occasion we will discuss about 'Trapped in Debt, Asking for a Solution to the Shaman, Tasikmalaya Residents Even Lose IDR 10 Million'.

Dizzy due to being in debt to the bank, a resident asked for the help of a shaman. Instead of paying off the debt, the resident with the initials SW (32), a resident of Purbaratu Sub-District, Tasikmalaya City, instead lost IDR. 10 million due to being deceived by the shaman. Public Relations of the Tasikmalaya Police officer, Jajang Kurniawan, said the shaman with the initials AR (65) alias 'Abah', a resident of Pagerageung Sub-District, Tasikmalaya Regency, was arrested at his home, Thursday (9/2/2023). "The perpetrator or the shaman has been arrested by the Resmob Satreskrim team," said Jajang, Friday (10/2/2023).[1]

Jajang said the fraud case started when the victim had debt problems with the bank. In the midst of the confusion, the victim finally met 'Abah', someone who claimed to be a shaman. "The victim talked about his problem, the perpetrator was immediately tricked. He claimed he could provide a solution by undergoing a money doubling ritual," said Jajang.[2]

However, the ritual of multiplying money requires capital. In addition to the nominal amount of money to be doubled, the perpetrators also said they needed to buy the requirements for the ritual. "The modus operandi was for offerings and other things, the total victim was asked for IDR. 10 million and had to be put in a black backpack," said Jajang. Like a buffalo being picked on the nose, the victim then handed over the conditional money of IDR. 10 million in a black backpack. After that the perpetrator then pretended to carry out the ritual. "The bag was then returned to the victim. The perpetrator said that tomorrow morning there would be IDR. 500 million in the bag," said Jajang.[3]

The next day, the victim hopefully opened the backpack. But it turns out that the bag only contains empty boxes. Realizing that he had been tricked, the victim finally reported it to the Police. "After receiving the report and carrying out an investigation, this fake shaman was arrested," said Jajang. In addition, the Police also secured several pieces of evidence, including jenglot, pig chains and other shamanic objects.[4]

The perpetrators were immediately arrested and charged under Article 378 and/or 372 of the Criminal Code (KUHP), with the threat of imprisonment for a maximum of four years. "We never get tired of reminding people to be careful, don't believe easily. There have been many examples of shamanic practices but it turned out to be fraud. Even like in Cianjur, fraud with the mode of this shaman turned into serial killings," said Jajang.[5] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Terlilit Utang Minta Solusi ke Dukun, Warga Tasik Malah Rugi Rp 10 Juta", www.detik.com, Faizal Amiruddin, Diakses pada tanggal 11 Februari 2023, Link: https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6562391/terlilit-utang-minta-solusi-ke-dukun-warga-tasik-malah-rugi-rp-10-juta

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

Legally Declared Dead, Residents Sue the Bandung Population and Civil Registry Service!

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Another Unique Case, Judge Marrying Divorce Plaintiff Becomes Second Wife", "These are 4 Legal Cases that Have Befallen the Elderly in Indonesia", "5 Interesting Cases that Become the Jurisprudence of the Supreme Court in Indonesia" you may read also "Examples of Fraudulent Spam Emails" and on this occasion we will discuss about 'Legally Declared Dead, Residents Sue the Bandung Population and Civil Registry Service!'.

A resident of Bandung City, Sulaeman, sued the Bandung City Population and Civil Registry Service (Disdukcapil) to the Bandung State Administrative Court (PTUN). Sulaeman was declared administratively dead, even though he was still alive. The resident from RT (Neighborhood Association): 02, RW (Citizens Association): 07, Cisurupan Village, Cibiru Sub-district, Bandung City, West Java Province, registered his lawsuit at the Bandung State Administrative Court (PTUN) on November 18, 2022.[1]

Sulaeman's lawsuit has gone through two trial processes. First on December 22 2022 and January 5 2023. This case is still being processed at the Bandung Administrative Court. Quoting from the SIPP PTUN Bandung website, one of the requests was to cancel the genitals of the defendant in death statement number: 3273-KM-06102020-0021, in Bandung, 03-10-2001 in the name of Sulaeman who was born in Bandung, 07-06-1989.[2]

"States that the Petitioner named Sulaeman is still alive. Orders the Petitioner to record corrections to the applicant's population data and subsequent recording in the population database. Punishes the respondent to pay the costs of the case," wrote the SIPP (Case Tracing Information System) PTUN Bandung statement, Wednesday (8/2/2023). Sulaeman admitted that he was surprised when he got a call from the bank. Sulaeman at that time planned to take a mortgage (KPR/House Ownership Credit) in the Ciparay area. "The bank said that in the name of Mr. Sulaeman had died. My wife told me again. At that time I was riding an online motorcycle taxi. At first I didn't believe I was laughing. Then the next day I went to Disdukcapil, only found out that he was declared dead," said Sulaeman, Wednesday (8/2/2023). After coordinating with the Bandung City Disdukcapil, Sulaeman was then directed to file a lawsuit at the Bandung Administrative Court. This is because Sulaeman's death certificate has been issued.[3]

"It can be taken a lawsuit by the person who arranged for the death certificate. Because the death certificate has appeared, you have to go to the PTUN first. Because the data has been recorded at the Ministry of Home Affairs," said Sulaeman. Sulaeman admitted that he had attended the first trial with the agenda of proving documents and others. The rest, he was assisted by his attorney. "Yes, it can be as before (determined still alive), there must be a court decision," he said.[4] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Tak Terima Dinyatakan Meninggal, Warga Gugat Disdukcapil Bandung!", www.detik.com., Sudirman Wamad, Diakses pada tanggal 9 Februari 2023, Link: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6558873/tak-terima-dinyatakan-meninggal-warga-gugat-disdukcapil-bandung

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.